PENETAPAN ANGGARAN - Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira (tengah) didampingi wakil ketua DPRD dan Pj Sekprov Sulteng Ir H M Faizal Mang MM menandatangani kesepakatan KUA dan PPAS Sulteng, Senin 8 November 2021. (Foto: Humpro DPRD Sulteng)
  • Anggota Banggar Pertanyakan Anggaran Masjid Agung

Palu, Metrosulawesi.id – DPRD dan Pemprov Sulteng menyepakati penetapan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prov.Sulteng T.A 2022, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng, RD Hj Nilam Sari Lawira, Senin 8 November 2021.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj Sekprov Sulteng Ir.H.M.Faizal Mang,MM mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulteng yang telah bersama-sama dalam rangkaian proses penyusunan rancangan KUA-PPAS T.A 2022 dari awal sampai ditandatangani nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS Prov.Sulteng T.A 2022.

“Semoga dengan nota kesepakatan ini, rancangan KUA-PPAS Prov.Sulteng T.A 2022 yang telah dihasilkan ini, akan membawa kemajuan dan kesejateraan rakyat Prov.Sulteng,” pungkas gubernur.

Sebelumnya, dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Anggota Banggar Hidayat Pakamundi meminta kejelasan anggaran pembangunan Masjid Agung Darussalam Palu.

“Di tahun 2021 sudah ada anggarannya. Namun di 2022 ini, saya tidak melihat cantolan anggarannya. Apakah memang tidak lagi dianggarkan atau bagaimana? Karena gubernur pada setiap kesempatan selalu mengatakan sudah dianggarkan, bahkan menyebut angkanya Rp50 miliar,” tanya Hidayat.

Hidayat memastikan anggaran tersebut, agar pembangunan Masjid Agung segera dilakukan. Karena tahun 2021, pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya, melekat pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) hanya saja terkendala dengan perencanaan teknis.

Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Tengah ini berharap, tahun 2022 tahapan pembangunan sudah bisa dimulai. Apalagi pemenang sayembarayanya sudah ada, sehingga model masjid yang mau dibangun juga sudah ada.

Dia berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunan Masjid Agung tersebut, karena merupakan ikon Sulawesi Tengah yang selama ini belum terlihat adanya proses pembangunan kembali.

“Saya akan mengawal penganggarannya sehingga betul-betul teralokasi dalam APBD tahun 2022. Intinya di 2022 itu sudah harus berjalan operasional pelaksanaan pembangunannya,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah Bahran, mengatakan, pembangunan Masjd Agung sedang dalam proses master plan.

“Mekanisme pekerjaannya multi years,” singkatnya.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas