Rapat Badan Anggaran DPRD Sulawesi Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Kamis 4 November 2022 diruang sidang utama DPRD Sulawesi Tengah. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)

Palu, Metrosulawesi.id – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, Kamis 4 November 2021 berlangsung cukup alot. Pasalnya, TAPD yang dipimpin Faisal Mang, belum menyerahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pembahasan langsung melompat ke Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2022.

Pembahasan anggaran tanpa didahulukan dengan penyerahan RKPD nampaknya menjadi kebiasaan eksekutif, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Hj Dr Nilam Sari Lawira mengaku selama menjabat ketua dewan tidak pernah melihat RKPD.

“Saya sebagai ketua DPRD saja, sampai saat ini belum menerima juga RKPD dari pemerintah provinsi,” kata Nilam Sari Lawira.

Bukan hanya ketua DPRD, sejumlah anggota Banggar juga mempermasalahkan RKPD. “Untuk apa kita bahas KUA sampai kita harus berdebat, sementara RKPD belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada kita di DPRD Sulteng,” protes, Ambo Dalle anggota Banggar.

Protes juga dilayangkan Wakil ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin. Menurutnya KUA adalah penjabaran dari RPJMD, yang salah satu instrumen pendukungnya adalah RKPD. Sayangnya RKPD itu tidak disampaikan ke dewan.

“Supaya lebih terarah, kita tunggulah dokumen pendukungnya itu yakni RKPD. Kenapa kah kalau RKPD dikasih kita..? kita juga tidak akan mempersoalkan RKPD itu, karena itu wilayah eksekutif,” kata Muharram Nurdin.

Karena dokumen pembahasan anggaran tidak lengkap, Nilam Sari Lawira yang memimpin langsung jalannya rapat memutuskan menskorsing rapat Banggar hingga dokumen yang diminta DPRD dipenuhi.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas