Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu (KWSLP), Bino A Juwarno. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Merasa terbebani karena belum adanya peningkatan omset pendapatan akibat dampak pandemi covid 19, Kerukunan Warung Sari Laut Palu (KWLSP) menolak kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan retribusi pajak.

Demikian hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu (KWSLP), Bino A Juawarno saat dihubungi, Selasa (2/11/2021).

Ia menuturkan untuk persoalan pajak yang dinaikan pemerintah daerah melalui dinas terkait, menjadi salah satu kendala dalam menjalankan bisnis di tengah kondisi perekonomian dan omset penghasilan yang belum dianggap stabil.

“Kami menilai ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi terhadap anggota KWSLP. Bagaimana mungkin situasi ekonomi masih sulit begini para UKM dan UMKM akan dibebani dengan naiknya pajak,” ujarnya Bino.

Walaupun perkembangan PPKM yang diturunkan ke level 2, ia mengungkapkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi peningkatan aktivitas penjualan para pelaku usaha khususnya bagi anggota yang bernaung di KWLSP.

“Dan kami menganggap semua usaha masyarakat pasti mengalami hal yang sama ada perubahan omset. Namun demikian, tentu itu tidak begitu banyak  yang dirasakan pelaku usaha,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, menurutnya saat ini masyarakat tidak segampang dalam menentukan berbagai pilihan menu makanan. Di mana terkadang yang masih menjadi kendala adalah faktor utama kebiasaan konsumsi.

“Kami akan himbau seluruh anggota agar tidak membayar kenaikan itu. Artinya, kalau soal pajak yang sudah ditentukan selama ini tetap akan kita bayar. Tetapi persoalan terkait kenaikan yang kita protes,” tegasnya.

Dirinya bahkan juga berujar bahwa pemerintah daerah khususnya Kota Palu tidak sepenuhnya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Apalagi, lanjut dia, untuk memberikan kemudahan dalam berusaha itu sangat sulit dirasakan. “Kami dibantu merasa bersyukur, tidak dibantu juga tidap apa-apa. Tapi minimal pemerintah daerah jangan menambah beban kepada masyarakat. Bila perlu pemerintah harus bisa ringankan beban masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas