Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Fraksi Nasdem Imam Kurniawan Lahay menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem terkait Raperda RPJMD 2021-2026, saat reapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Rabu 3 November 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Delapan fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pandangan umumnya terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang diajukan gubernur Sulawesi Tengah. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, sejumlah catatan disampaikan, khususnya dari fraksi Partai Nasdem.

Dalam pandangan umum fraksi Nasdem yang disampaikan Imam Kurniawan Lahay saat rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Rabu 3 November 2021, fraksi Nasdem menyetujui Raperda RPJMD 2021-2026 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Meskipun menyetujui, fraksi nasdem memberikan sejumlah catatan diantaranya:

  1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Maka, fraksi nasdem menilai bahwa tahapan-tahapan dan proses pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan buttom-up, holistik-tematik, integratif, dan pendekatan spasial sudah sangat tepat.
  2. RPJMD ini merupakan arah kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka memenuhi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Akan tetapi interval periode yang singkat tahun 2021-2024, sehingga konsistensi Visi “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yang dijabarkan dalam 9 Misi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam implementasinya mesti didukung oleh kesiapan dari masing-masing OPD dalam menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya. Maka, peran Bappeda mesti dioptimalkan dalam mengevaluasi program setiap OPD agar sasaran Visi dan Misi dapat tercapai.
  3. Fraksi NasDem menilai bahwa program pembangunan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJMD tahun 2021-2026, telah dibangun atas semangat filosofi money follow program follow result. Artinya, Pemerintah Provinsi telah melakukan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan prioritas daerah, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
  4. Fraksi NasDem mencermati permasalahan pembangunan daerah: gap expectation yaitu kesenjangan harapan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah provinsi antara lain pertumbuhan ekonomi selama periode 2016-2020 mengalami kecenderungan penurunan dari 9,94 persen pada tahun 2016 menjadi 4,84 persen pada tahun 2020; masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng mencapai 13,06 persen. Berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen; Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi yakni 3,26 persen pada tahun 2016, naik menjadi 3,77 persen pada tahun 2020; tingginya angka stunting mencapai 25.000 balita atau 16,2 persen pada tahun 2020, dan persoalan-persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, sangatlah tepat penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Sehingga, dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama untuk diselesaikan pada 5 tahun ke depan.
  5. Berkaitan dengan isu strategis lingkungan hidup, tercatat pada data tahun 2018 seluas 264.874 hektar lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dalam keadaan kritis. Kami meminta penanganan lahan kritis tersebut dilakukan secara komprehensif. Termasuk, pengawasan ketat pada perizinan pemanfaatan hasil hutan yang kerap disalahgunakan.
  6. Berkaitan dengan bidang kesehatan, per tanggal 30 Oktober 2021, vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah dosis 1 baru mencapai 34,4 persen. Sementara dosis 2, mencapai 20,1 persen. Kami mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan percepatan vaksinasi, meningkatkan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat. Harapan kami, pandemi ini dapat tertangani dengan baik, sekaligus pertumbuhan ekonomi juga dapat berjalan sesuai yang direncanakan.
  7. Fraksi NasDem mengapresiasi sense of crisis Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melakukan sejumlah langkah cepat menangani persoalan kebencanaan. Kami menilai perlu ditingkatkan lagi respon cepat BPBD dalam penanggulangan bencana (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) seperti banjir dan tanah longsor. Tetapi, tidak kalah penting adalah orientasi kita pada paradigma preventif (pengurangan resiko dan kesiap-siagaan) melalui program-program pengurangan resiko bencana yang terencana.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas