Ajenkris. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu lampiran Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Aturan Tempat Penjualan Minuman Keras (miras) Beralkohol.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Perindag Palu, Ajenkris, di ruang kerjanya, Selasa, 2 November 2021. Kata dia, dalam lampiran peraturan terbaru itu mencantumkan peraturan teknisnya.

“Karena lampirannya itu memuat juknis (petunjuk teknis) peraturan penjualan miras atau minol (minuman beralkohol), sehingga tempat-tempat penyaji minuman itu (di Kota Palu) mayoritas lebih banyak yang terkendala izin,” ungkap Ajenkris kepada jurnalis Metrosulawesi

Sementara, Perwali tersebut nantinya dikatakan pria karib disapa Kris ini mengatur ketat gerai atau swalayan modern di Kota Palu agar melarang penjualan minol khusus secara bebas .

Padahal imbuh dia, rancangan tersebut justru bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Jadi itu kendalanya, sebenarnya ada dua persoalan sampai sekarang yaitu banyak izin-izin itu belum keluar atau sudah mati (habis masa aktifnya). Yang kedua adalah PAD kita tidak masuk karena mereka tidak bisa membayar perpanjangan izin minol,” tuturnya.

Izin yang dimaksud itu, kata Kris, yaitu terdiri dari dua jenis, antaranya izin usaha SIUP masa aktif tiga tahun, sementara izin minol hanya sebatas satu tahun.

“Kami sudah sodorkan aturan-aturan atau solusi terhadap Perwali yang sementara digodok itu. Contohnya membeli minol tidak minum di tempat, dibawa pulang dan dilarang menjual kepada usia di bawah minimal 18 tahun. Karena minol sebagai salah satu penunjang pendapatan daerah termasuk di Palu. Tidak boleh Perda atau Perwali itu bertentangan dengan aturan di atasnya seperti Permendagri itu,” jelas Kris.

Di samping itu, Disperindag Palu mencatat sebanyak 16 karaoke penyedia minol, bar atau klub malam yang miliki izin usaha di tahun 2021. Ajenkris mengungkapkan pihaknya juga berwenang menerbitkan surat rekomendasi izin usaha untuk diajukan kepada Dinas Perizinan selaku penerbit legalitasnya.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas