ILUSTRASI - Tahanan. (Foto: Ist)
  • Kepala BPKAD Balut Nonaktif yang Terjerat Korupsi SPPD Fiktif

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua majelis hakim Zaufi Amri SH, menjatuhkan vonis 7 tahun dan 6 bulan penjara atau 7,5 tahun pejara, kepada terdakwa tindak pidana korupsi Idhamsyah Sahid Tompo, dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa, 2 November 2021.

Hukuman pidana badan yang diganjarkan majelis hakim kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeraha (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut (Balut) Non Aktif itu, sama dengan tuntutan pidana yang diganjarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Idhamsyah Sahid Tompo, merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada BPKAD Balut tahun 2020. Selain pidana badan dia juga divonis untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun,” kata Zaufi Amri membacakan amar putusan, didampingi Darmansyah SH, MH, dan Bonifasius SH, selaku dua hakim anggota.

Bukan hanya itu, dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa Idhamsyah juga dihukum untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul, senilai Rp1,032 miliar, subsider 2 tahun penjara. Putusan itu telah berdasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dari majelis hakim.

“Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa selaku kepala dinas tidak memberikan contoh dan panutan, terdakwa membuat kerugian keuangan negara atau BPKAD Balut senilai Rp.1,032 miliar, dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya,” ungkap ketua majelis hakim. Sedangkan yang meringankan terdakwa berlaku sopan selam persidang, terdakwa merupakan tulung punggung keluarga.

Vonis tersebut dilayangkan karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer.

“Atas putusan ini terdakwa dan JPU memiliki hak yang sama. Apakah menerima putusan, pikir-pikir, atau melakukan upaya hukum selama tujuh hari setelah putusan dibacakan,” jelas Zaufi Ambri.

Ditemui usai sidang, JPU Faisal Akbar SH, kepada Metro Sulawesi masih menyatakan pikir pikir terhadap putusan majelis hakim. Walau vonis yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan pidana yang pernah sebelumnya mereka tuntutkan kepada terdakwa.

“Terhadap putusan kami pikir-pikir,” katanya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas