Sunar Agus. (Foto: Istimewa)
  • Pemda Disarankan Bangun Fasilitas Rehab Pecandu Narkoba

Palu, Metrosulawesi.id – Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lapas-Rutan) di Sulawesi Tengah, membina sebanyak 1.000 lebih narapidana penyalahguna narkoba di daerah ini. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Sunar Agus, menerangkan napi narkoba tersebut tersebar hampir di semua Lapas dan Rutan se-Sulteng.

“Sulawesi Tengah memang peringkat empat kasus penyalahgunaan narkoba,” terangnya kepada Metrosulawesi, Ahad, 31 Oktober 2021.

Terkait informasi akan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Sulteng tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, menurut Sunar sah-sah saja. Namun menurutnya untuk lahirnya satu Perda membutuhkan proses dan waktu lama.

“Dibanding bikin Perda lagi mahal, karena tentunya butuh biaya dan lama prosesnya,” ucap Sunar.

Menurutnya yang mendesak dilakukan Pemda, yaitu membangun sarana atau fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Tidak hanya korban, bandar narkoba juga dalam pandangan Sunar berhak mendapat rehab.

“Sebetulnya semua harus direhab disamping menjalani pidana. Menurut saya bandar juga perlu direhab karena dia kerusakan pola pikir dan mental. Bandar juga korban narkoba sebetulnya,” ujar Sunar.

Sunar mengungkapkan upaya lain yang paling utama harus dilakukan yaitu pencegahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Pemda juga disebut punya kewenangan untuk melakukan pencegahan agar warganya tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa dilakukan melalui program terobosan sebagai upaya pencegahan narkoba.

“Sebenarnya gampang sekali. Contoh daripada buat Perda mungkin biaya besar, semua lulusan SMU, satu tahun tidak kena narkoba kasih uang saja Rp1 juta per orang. Nanti tahun depan kasih lagi, jadi taat hukum. Daripada kita ajari terus dan beri penyuluhan yang membutuhkan biaya juga, tapi habis itu melanggar. Karena salah satu tantangannya faktor ekonomi,” ungkapnya.

“Makanya bagi semua orang yang memang anti narkoba kasih duit saja karena akan membangun ekonomi juga,” tambah Sunar.

Sebelumnya, wacana untuk membangun pusat rehabilitasi pecandu narkoba itu mengemuka saat Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Monans Situmorang, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Muefri dan Dir Intel Polda Sulawesi Tenah Kombes Pol Ronalzy Agus, Selasa 26 Oktober 2021 menemui Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Hj Nilam Sari Lawira pada Selasa 26 Oktober 2021 lalu.

Dalam pertemuan itu terungkap, jika penjara tidak memberikan efek jera bagi pemakai dan pencandu narkoba. Karena itu, pimpinan lembaga yudikatif tersebut mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD Sulawesi Tengah dapat menyediakan tempat rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu narkoba.

Berdasarkan data milik BNN, Pengadilan Tinggi dan kepolisian, Sulawesi Tengah berada di peringkat empat nasional pengguna dan pecandu narkoba. Karena dukungan sarana rehabilitasi sangat dibutuhkan dalam menekan angka pengguna dan pecandu narkoba.

Di hadapan ketua DPRD, kepala BNN mengingatkan jika dalam pencegahan peredaran narkoba dengan cara sosialisasi tentang bahaya narkoba, perlu keterlibatan OPD terkait, itu sesuai Inpres No.2 tahun 2020, dimana ditekankan seluruh pemerintah daerah porvinsi, kabupan dan kota wajib melaksanakan aksi nasional pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Adapun yang menjadi Pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait masalah Balai Rehab, Pencegahan peredaran narkoba dengan cara sosialisasi tentang Bahaya Narkoba, dan melibatkan OPD terkait sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2020 bahwa seluruh Pemerintah daerah Provinsi Kota dan Kabupaten Wajib Melaksanakan aksi nasional pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Melihat fakta yang dipaparkan tersebut, Nilam Sari Lawira menyatakan mendukung dan mengapresiasi setiap usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas