Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Terdakwa Ansar Mapiase selaku bendahara Pengeluaran BPKAD Banggai Laut (Balut) nonaktif, dan terdakwa Silvana Bidja selaku Ansar Kasubag Perencanaan BPKAD Balut nonaktif, keduanya dituntut pidana selama 3 tahun dan 6 bulan penjara atau setara dengan 3,5 tahun. Tuntutan kedua terdakwa yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Laut (Balut) 2020 ini, telah dibacakan di persidangan pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu, 13 Oktober 2021.

“Selasa 26 Oktober 2021 hari ini (Kemarin, Red), sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban penuntut umum, atas pembelaan para terdakwa,” ungkap Humas PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH, Selasa, 26 Oktober 2021.

Lanjut Zaufi Amri mengatakan, dalam sidang tuntutan Rabu, 13 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kedua terdakwa dengan pidana 3 tahun dan 6 bulan penjara. “Keduanya juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan,” sebut Zaufi lagi.

Dijelaskan  Zaufi Amri, menurut pembuktian JPU, perbuatan kedua terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  sebagaimana  yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

“Yakni terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Zaufi.

Tambahnya yang berbeda dari tuntutan keduanya pada uang pengganti kerugian negara. Terdakwa Ansar Mapiase dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp  14.500.000. Sedangkan terdakwa Silvana Bidja sebesar Rp 1.500.000.

“Untuk uang pengganti kerugian negara ini telah dikembalikan masing-masing terdakwa, dititip ke penuntut umum,” tutup Zaufi.

Terdakwa Ansar Mapiase dan Silvana Bidja merupakan dua splitan dari terdakwa Idhamsyah S Tompo yang merupakan mantan kepala BPKAD Balut. Untuk terdakwa Idhamsyah S Tompo, perkaranya juga masih bergulir di PN Palu, namun sisa menunggu sidang vonis dari majelis hakim. Sebelumnya terdakwa Idhamsyah dituntut JPU dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas