FOTO BERSAMA - Usai menggelar Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan sejumlah unsur pemerintahan, Kamis 21 Oktober 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)
  • Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021

Palu, Metrosulawesi.id – Berdasarkan data terakhir Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) atau Bpjamsostek, baru 288.268 orang di Sulawesi Tengah yang terdaftar sebagai peserta aktif.

Angka itu setara dengan 19.01 persen dari jumlah angkatan kerja yang bekerja di Sulawesi Tengah.

“Merujuk pada data BPS (Badan Pusat Statistik), Sulawesi Tengah dalam angka tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah sebanyak 1.575.728 orang, dan dari itu jumlah angkatan kerja yang bekerja di sulawesi tengah sebanyak 1.516.347 orang,” ungkap Kepala Bpjamsostek Sulawesi Tengah Raden Harry Agung Cahya pada kegiatan Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan sejumlah unsur pemerintahan, Kamis 21 Oktober 2021.

Kata dia, berdasarkan data terkahir Bpjamsostek per September 2021, tercatat sebanyak 288.268 orang di Sulawesi Tengah sudah terdaftar sebagai peserta aktif, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah, maupun sektor jasa konstruksi.

“Ini masih jauh dari angka universal coverage yang diharapkan,” ujar Harry.

Olehnya, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi dalam program jaminan sosial, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Inpres nomor 2 tahun 2021 mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah di tingkat provinsi/kota/kabupaten, gubernur, walikota, dan bupati, untuk pertama, menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya,” jelasnya.

“Selanjutnya mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja di wilayahnya, terutama pekerja rentan dan pegawai pemerintah status non-ASN, terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Sebagai tindak lanjut serta untuk memudahkan pemerintah daerah, Inpres Nomor 2 tahun 2021 ini telah dijadikan acuan penyusunan APBD oleh Kementrian Dalam Negeri, yang dituangkan dalam permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Di mana dalam peyusunan APBD tersebut diatur, bahwa pegawai pemerintah dengan status non-ASN diberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta mekanisme pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, dilaksanakan dengan mengacu pada skema jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana disebutkan dalam Inpres.

Dalam Inpres nomor 2 tahun 2021, juga mengamanatkan kepada jaksa agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang dalam hal ini, sesuai fungsi dan kewenangannya, diamanatkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah masing-masing.

“Atas hal-hal tersebut, sesuai amanat pemerintah, kami BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah beserta jajaran, siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, untuk menyukseskan secara bersama pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.”

“Jangan hanya hidup untuk hari ini, tapi siapkan juga untuk masa depan, dan sebaik-baiknya insan adalah yang berguna bagi orang lain,” kata dia mengutip kata bijak.

Ia mengajak semua pihak, untuk bersama-sama turut berpatisipasi aktif, berkomitmen yang tinggi, untuk terus memberikan perlindungan jaminan sosial ketenenagakerjaan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas