Harun SH. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Palu Lawyer Club (PLC) akan melaksanakan dialog publik, terkait pemberian “Vaksin Covid- 19 “ apakah Hak atau Kewajiban “. Dialog publik tersebut akan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, dengan  Meeting ID  :  835 5398 3175, passcode : 12345 dan akan disiarkan secara langsung di kanal youtube PLC, Jumat 22 Oktober 2021 besok.

Rencananya, diskusi akan dibuka Ketua Umum PLC, Hi. Irwanto Lubis, dengan menghadirkan narasumber,  Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kapolda Sulteng, Satgas Covid-19, Ombudsman, Akademisi Universitas Tadulako, Ketua KOMNAS HAM Sulteng dan narasumber dari PLC sendiri.

” Dialog publik ini sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi atas jalannya proses pembangunan dan roda pemerintahan serta sebagai bagian dari kontrol sosial,” kata sekretaris umum PLC, Harun SH, kepada Metrosulawesi, Selasa, 19 Oktober 2021.

Harun mengatakan proses pemberian vaksinasi covid 19, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.  Hal tersebut disebabkan oleh adanya dampak ikutan dan gejala yang terjadi atas warga yang divaksin. “Seperti kaki membengkak, pusing dan mual, gejala kelumpuhan dan bahkan cukup banyak warga yang meninggal dunia,”katanya.

Dia mengatakan, dampak pasca pemberian vaksin telah mengakibatkan keengganan di kalangan masyarakat untuk mengikuti program vaksin, bahkan cenderung tidak percaya kepada pemerintah. Apalagi setelah warga mengetahui bahwa vaksin tidak serta merta melindungi yang bersangkutan dari virus covid- 19, karena sebahagian besar warga terinveksi virus justru setelah dia menerima vaksin. 

“Presiden menerbitkan Peraturan Presiden 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease (Covid -19). Terbitnya peraturan pemerintah di tengah pro kontra atas program vaksinasi, oleh sebahagian kalangan dinilai berlebihan,” ujarnya.

Lebih-lebih kata dia, pemerintah disisi lain cenderung mempersulit proses lahirnya vaksin Nusantara sebagai salah satu temuan dan produk anak bangsa. Dalam praktik di lapangan, aparat pemerintah dinilai keliru dalam mengimplementasikan perintah peraturan pemerintah diatas.

“Hal tersebut,  dapat dilihat dari adanya pembatasan pelayanan publik, seperti tidak dilayaninya pengurusan dokumen kependudukan, larangan berbelanja di Mall dan melakukan penerbangan bagi yang belum di vaksin. Hal ini dinilai justru bertentangan dengan hak warga negara,” pungkasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas