Dr. Syamsuri, M.Ag. (Foto: Istimewa)

Oleh: Dr. Syamsuri, M.Ag *)

PADA  masa pemerintahan dua periode Raja Wartabone (1839-1858), penguasa Kerajaan Bone Suwawa, nusantara dalam kondisi cengkeraman kekuasaan Kolonial Belanda.  Setelah menguasai sistem perekonomian dan kekuasaan pemerintahan, terhitung sejak 1800, Pemerintah Hindia Belanda, hendak  menghilangkan pengaruh Hukum Islam dalam lingkungan lembaga peradilan. Deliar Noer mengemukakan bahwa banyak orang Belanda berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan Negeri Belanda, karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya. Setelah mereka masuk Kristen akan menjadi warga negara yang loyal lahir dan batin kepada pemerintahnya itu (Deliar Noer, 1980).

Pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Hukum Islam dari sebagian besar orang Indonesia, dengan berbagai cara di antaranya melalui proses Kristenisasi. Harapan itu didasarkan pada anggapan tentang superioritas Agama Kristen terhadap Agama Islam dan sebagian lagi berdasarkan kepercayaan bahwa sifat sikretik Agama Islam di Pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan, jika dibandingkan dengan mereka yang berada di negara-negara muslim lainnya (Muhammad Daud Ali, 1991).

Namun demikian, usaha ini tidak berhasil, bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Oud Haalem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda yang isinya berbunyi antara lain, “Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, – mungkin juga perlawanan – jika diadakan pelanggaran terhadap orang Bumiputera dan Agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapatnya agar mereka itu dapat tetap tinggal dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka (Jamaluddin Dt.Singomangkuto, 1978).

Jaringan perjuangan Hukum Islam, memanfaatkan jalur pelayaran perniagaan rempah di Kawasan Timur Nusantara. Pada tanggal 1 Januari 1847 Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan  perdagangan bebas bagi Makassar sebagai transito dunia niaga Indonesia Timur menyusul Kaili, Manado, Banda, Ambon, Ternate dan Kema. Nama-nama bandar pelabuhan di Nusantara yang tercatat dalam  Kod Maritim Hukum Amanna Gappa sebagai jangkauan atau jalur pelayaran kapal dari Sulawesi Selatan adalah:  Pasir (Bgs: Passéré’) di Kalimantan, Sumbawa,   Kaili, Acheh,  Kedah, Kemboja, Selangor,  Melaka,  Johor,  Tanapulo,  Tarapuo,  Jakarta,  Palembang,  Aru,  Semarang, Sambas, Pontianak,  Ambon, Banda,  Kei,  Ternate,  Berau, Sumenep,  Timor,  Selayar,  Mempawah, Sulu, Bali, Manggarai  dan  Buton.

Para pejuang melawan penjajah, menempuh strategi melakukan penguatan jaringan ideologi untuk meyakinkan Belanda untuk mengakui pemberlakuan Hukum Islam. Penguasa Kerajaan Bone Suwawa Gorontalo, Raja Wartabone melakukan pengajaran Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Arsyad al-Banjari, sebagai pedoman Hukum Islam Nusantara.  Perjuangan membuahkan hasil, Pemerintah Hindia Belanda mengakui Hukum Islam, dengan menerbitkan Staatsblad 1882 Nomor 152 secara resmi dibentuk lembaga Peradilan Agama. Khusus bagi Kalimantan Selatan beradasarkan Staatsblad 1937 Nomor 638  tentang pembentukan Peradilan Tingkat Pertama, dan  Staatsblad 1937 Nomor 638  tentang pembentukan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding. Pada momentum inilah, sebagai dasar hukum lahirnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Terbitnya persetujuan Pemerintah Kolonial Belanda tentang peradilan agama bagi umat  Islam, berkat perjuangan yang terjalin dan terorganisir dengan para ulama nusantara. Naskah naskah Hukum Islam yang disusun oleh para ulama, seperti yang disusun oleh Syekh Nuruddin al Raniri (1580 – 1658), Syekh Abd al-Rauf as-Sinkili (1615 – 1693), Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (1710 – 1812), Syekh Abd al-Rasyid al-Banjari, dan lain-lain. Ternyata mampu meyakinkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menetapkan undang-undang tentang Hukum Islam.

*) Penulis adalah Dosen UIN Datokarama Palu.

Ayo tulis komentar cerdas