Sofyan Farid Lembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Ombudsman Sembilan Tahun di Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sudah sembilan tahun di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng, H Sofyan F Lembah.

“Tidak terasa hari ini 8 Oktober 2021 sembilan tahun sudah kami berperan jalankan amanah di Ombudsman. Tahun 2012 lalu, saya bersama tiga asisten dilantik menjadi insan Ombudsman dalam suasana khidmat berjas hitam diambil sumpah jabatan. Uniknya setelah pelantikkan jas hitam itu harus ditanggalkan berganti baju sederhana batik yang kemudian diberi pelatihan dan bekal untuk bagaimana menjadi Ombudsman,” ucap Sofyan melalui keterangan tertulis, Jumat 8 Oktober 2021.

Dia mengatakan dalam kurun sembilan tahun, pihaknya menangani 1.000 lebih pengaduan. Pengaduan dimaksud dengan berbagai kasus yang diantaranya terkait pengrusakkan sarana Bandara Mutiara dan penghentian reklamasi Teluk Palu.

“Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, juga lebih 1.000 pengaduan masyarakat kami selesaikan,” ujar Sofyan.

Ombudsman juga membongkar pungutan kasus rekruitmen CPNS di Sigi dan Poso. Berikutnya terkait hilangnya pendapatan daerah sektor pajak PBBP3 dieksploitasi galian C di Palu dan Donggala.

Kemudian terkait pendapatan daerah sektor pajak yang sama di perkebunan Sawit Tolitoli, Donggala, dan Morowali Utara. Selanjutnya soal pungutan di sekolah utamanya di SMA-SMK-MA, dan SMP-MTs di seluruh kabupaten yang berbuntut pemecatan tiga kepala sekolah di Poso.

“Belum lagi 15 pengaduan masyarakat soal hak masyarakat yang belum terpenuhi di Huntara dan Huntap,” beber Kepala Ombudsman Sulteng.

Sofyan menuturkan keberadaan Ombudsman yakni pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat. Dalam kegiatan pencegahan, Ombudsman disebut melakukan bukan hanya melalui talk show, pelatihan, bimtek, kegiatan kesenian hingga supervisi dan sosialisasi.

“Kami mengembangkan pula melalui survey kepatuhan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, kepolisian dan kantor ATR/BPN sejak tahun 2015 hingga 2021 ini,” tuturnya.

“Ada pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam zona hijau dan zona kuning pelayanan bahkan ada kabupaten sejak tahun 2015 disurvei tak pernah lari dari hasil zona merah pelayanan,” tandas Sofyan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas