Tim Kejagung dan pejabat Kejari Donggala di atas perahu wisata sambil melihat keindahan laut Tanjung Karang, Donggala, Rabu 6 Oktober 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Kasi Intel Klarifikasi Soal Kunjungan ke Tanjung Karang

Donggala, Metrosulawesi.id – Jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa terkait dengan pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Donggala. Satu orang yang dimintai keterangan adalah pendamping desa Marana, atas nama Abdul Malik.

Abdul Malik yang dihubungi via telepon, mengaku sudah menjalani proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kejari Donggala, terkait dengan pengelolaan dana desa.

“Saya diperiksa tadi oleh Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pak di ruangan bawah kantor Kejari Donggala, disamping saya ada juga ibu Serlin Pjs Desa Marana,” kata Abd Malik kepada wartawan, Kamis 7 Oktober 2021.

Namun, Kejari Donggala melalui Kepala Seksi Kasi intelijen Erwin Ari Nur Wahyudian SH kepada sejumlah wartawan membantah adanya pemeriksaan di kantor Kejari Donggala oleh Tim Kejaksaan Agung RI.

“Tidak ada yang diperiksa di Kejaksaan Negeri Donggala terkait dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Marana. Tidak ada mas hanya melakukan monitoring dan klarifikasi soal penggunaan Dana Desa Marana saja,” bebernya.

“Kasus Dana Desa Marana sudah di tangan Polda. Jadi kami tidak melakukan pemeriksaan lagi mas,” pungkasnya.

Erwin juga memberikan klarifikasi terkait kunjungan jaksa Kejagung ke Pantai Tanjung Karang pada Rabu 6 Oktober 2021. Kunjungan itu disebutkan sebagai bagian dari program Kejagung.

“Pimpinan atau koordinator Jaksa Kejagung RI pak Tengku ke pantai Tanjung Karang untuk mensukseskan program Kejagung RI namanya PEN (pemulihan ekonomi nasional). Potensi Tanjung Karang bisa juga dijadikan laporan teman-teman jaksa Kejagung RI,” katanya.

“Sebenarnya kami berharap Bupati hadir, tapi hanya diwakili DB Lubis saja itu tidak masalah, karena DB Lubis mantan Kabag hukum juga dan Asisten III,” sebutnya lagi.

Ditambahkannya kedatangan Jaksa Kejagung RI ke Donggala bukan hanya melakukan penindakan tetapi juga melakukan upaya pencegahan.

“Jika pun ada dugaan kita berharap tidak terjadi lagi kedepannya, kita pencegahanlah, utamanya dana desa,” tukasnya.

Erwin juga mengaku terkejut kehadiran jaksa Kejagung RI tercium media. Pasalnya Inpres Nomor 1 Tahun 2016 belum bisa memblow up kalau belum dalam penuntutan di persidangan karena sifatnya masih rahasia.

“Kedatangan jaksa Kejagung sebenarnya tidak boleh ter-blowup, tapi karena teman-teman wartawan sudah tahu, ya.. bagaimana lagi?” tutupnya.

Ditanya apakah kehadiran jaksa Kejagung ada kaitannya dengan proyek TTG (Teknologi Tepat Guna)? Erwin belum bisa bicara banyak.
“Kalau pun ada itu bukan kewenangan kami, no coment saya,” tutupnya.

Untuk diketahui jamuan makan siang jaksa Kejagung RI hingga sewa perahu wisata di Tanjung Karang sepenuhnya ditanggung oleh Pemda Donggala melalui staf keuangan atas nama Rina. Struk tagihan yang diperoleh media ini mencapai Rp4 juta lebih, hanya saja belum dilunasi oleh pihak pemda.

Selain itu pengakuan pedagang durian di pantai tanjung karang ke awak media juga belum menerima pembayaran, sebanyak empat ikat durian diambil rombongan Kejagung RI dan Kejari Donggala.

“Belum dibayar pak, sewa perahu wisata empat unit juga belum dibayar total tagihan Rp4 juta lebih. Alasan ibu Rina bendaharanya masih di Palu, nanti ditransfer saja,” kata pengelola kafe Prince John Tanjung Karang, Ayun.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas