Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengakui, bahwa memang beberapa Hunian Sementara (Huntara) dibongkar, karena pemerintah sebelumnya dengan pemilik tanah memiliki perjanjian hanya dua tahun disewa. Namun setelah dirinya menjabat dimintainya untuk di perpanjang, tetapi ini kembali kepada pemilik tanah.

“Jika yang punya tanah tidak mau perpanjang kita dari pemerintah mau apa, bukan kita pemilik tanah, kecuali Huntara yang berada di lahan pemerintah itu tidak dibongkar, jadi jangan salah mengerti. Kalau Huntara yang dibongkar itu adalah lahan milik masyarakat, yang mana pemilik tanahnya sudah tidak mau lagi memperpanjang,” kata Hadianto, melalui ponselnya, Rabu, 6 Oktober 2021.

Apalagi kata Hadianto, pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa, kemudian juga ada beberapa pemilik tanah Huntara sempat menyampaikan, jika bisa Huntara tidak dibongkar tetapi disewakan perbulan itu Rp150 ribu, sehingga tidak dibongkar. Biaya itu sudah murah sekali dibanding harga kos-kosan Rp500 ribu dengan kondisinya mereka.

“Harga Rp150 anggaplah uang keamanan dan kebersihan, yang jelas warga terdampak bencana (WTB) dipastikan dapat tertangani baik oleh pemerintah,” ungkapnya.

Hadianto menyebutkan, tidak ada penyintas itu istilahnya ditelantarkan bahkan mereka yang tinggal di Huntara, sudah diarahkan dipindahkan ke Huntara yang berada di lahan Pemerintah Kota, contoh di Hutan Kota, di Mamboro mereka disilahkan tempati Huntara yang di lahan pemerintah tersebut.

“Cuma kalau misalnya mereka menyampaikan jika tinggal disana terlalu jauh, jadi bagaimana lagi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak menelantarkan warga terdampak bencana yang ada di Huntara, sekali lagi yang penerima Huntap tidak ditelantarkan, mereka ini ditangani baik oleh pemerintah,” ujarnya.

Kemudian kata Hadianto, bagi warga yang saat ini memanfaatkan Huntara, kemudian tidak penerima Huntap, sehingga ada beberapa Huntara yang saat ini oleh pemerintah kota tidak dibongkar. Jadi silahkan memanfaatkan Huntara di Hutan Kota dan Mamboro.

“Jika ingin mendapatkan bantuan untuk pindah ke Huntara yang dimaksud, saya sudah sampaikan kepada Pol PP dan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk membantu mereka, nanti pemerintah siapkan kendaraan untuk mobilisasi pengangkutan barang, jadi tinggal di lapor saja ke Pol PP dan Dinas Perumahan dan Pemukiman,” jelasnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas