FOTO BERSAMA - Anggota DPRD Donggala foto bersama seusai menyerahkan dokumen HMP ke MA. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) resmi diterima Mahkamah Agung (MA), Selasa (5/10/2021).

Penyerahan dokumen HMP di MA dipimpin Ketua DPRD Donggala Takwin serta beberapa anggotanya.

“Dokumen kami diterima dan telah diperiksa oleh Kasi penelaah berkas MA (Mahkamah Agung) Bapak Sunaryo,” kata ketua DPRD Selasa (5/10) dihubungi via ponsel.

“Kami juga memasukan dua box bukti dukungan dokumen, yang kemudian telah dibuatkan Akta Permohonan Hak Uji Pendapat yang ditandatangani Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH, Dan saya sendiri juga bertanda tangan,”bebernya. 

Dijelaskannya Permohonan Uji Pendapat DPRD ke Mahkamah Agung RI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dua box bukti yang diserahkan anggota DPRD di Mahkamah Agung, Selasa (5/10/2021). (Foto: Istimewa)

Jadi kata polisitis asal Banawa Selatan, DPRD telah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya berujung pada Hak Menyatakan Pendapat dan harus diuji di hadapan Hakim Mahkamah Agung RI.

“Uji pendapat yang kami ajukan tidak lain merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan Panitia Angket yang sudah bekerja sejak tanggal 7 Juli sampai tanggal 16 September 2021,” bebernya.

“Kami yakin Mahkamah Agung RI akan memberi putusan yang adil dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Donggala, berdasarkan data 3 fakta kesimpulan terhadap Bupati Donggala yaitu pertama Kasman Lassa Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU No. 23 Tahun 2014, kedua Kasman Lassa Telah melanggar larangan melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014; dan terakhir Kasman Lassa Telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014,” tuturnya.

Untuk diketahui Berdasarkan amanah paripurna HMP (hak menyatakan pendapat) pada 22 September kemarin tujuh fraksi di DPRD menyepakati meneruskan hasil HMP ke MA di Jakarta.

Selanjutnya beberapa perwakilan anggota pansus hak angket dan satu unsur pimpinan DPRD Takwin pada kamis kemarin (23/9) menuju MA membawa dokumen hasil HMP (hak menyatakan pendapat) beserta dokumen hasil penyelidikan panitia angket, sebelum memasukan dokumen HMP ke MA, anggota DPRD meminta bantuan pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis  SH, M Hum.

Sembillan Dugaan Pelanggaran

DIKETAHUI Pansus hak angket diamanahkan paripurna pada 7 Juli 2021 dan menyelidiki sembilan dugaan pelanggaran dengan durasi waktu bekerja selama 60 hari (bukan hitungan kalender).

Pertama menyelidiki dugaan penggunaan dokumen palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainya, dalam hal Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi, dan Lelang Jabatan Tinggi Pratama.

Menyelidiki dugaan Pelanggaran Paraturan Perundang- Undangan atas Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan terhadap 2PNS yaitu atas NamaUmar Hamid Dan Pattakali

Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengadaan Alat Tekonologi Tepat Guna dan Website (TTG).

Menyelidiki dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan terhadap pengaktifan kembali 15 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah) atas tindak pidana Kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta 3 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah)atas tindak Pidana Umum secara berencana, bahkan dilantik menjadi pejabat di lingkup pemerintah kabupaten donggala.

Menyelidiki Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Bansos Rehab Rekon pasca Bencana 2018, yang hingga tahun 2021 belum selesai 100%, patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana LHP-BPK RI tahun 2020.

Menyelidiki Pembentukan Majelis TP TGR tahun 2020 serta pelaksanaan tugas dan tata cara yang diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan

Menyelidiki penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020, yang diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaanya.

Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap mutasi sejumlah ASN baik structural maupun Fungsional Guru dan tenaga kesehatan Tahun 2020 dan 2021. Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Sedangkan kasus Doti hanya pelengkap, dikarenakan sudah masuk ranah hukum.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas