Akris Fatah. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Tuntan warga penyintas desa Loli raya yang melakukan aksi meminta dibangunkan huntap sebanyak 315 unit sulit diakomodir oleh pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Donggala, Akris Fattah Senin (4/10/2021) di kantornya.

“Sulit mau mengakomodir tuntutan penyintas Loli Raya, penyebabnya mau ambil dana dimana lagi. Kedua data yang diajukan warga Loli raya berbeda dengan data kadesnya,” katanya.

“Kita punya aparat pemerintah di desa, berdasarkan laporan 4 kades desa Loli (hanya 4 Loli saja, desa Loli Oge aman) yang dibuat dalam berita acara dan pertemuan langsung. Para kades mengakui data 315 itu tidak benar,” sebut Akris sambil memperlihatkan dokumen pertemuan dengan empat Kades Loli.

Akris menjelaskan data warga penyintas Loli raya itu adalah data lama. Data itu juga mereka bawa pada saat melakukan aksi tutup jalan dan data yang mereka buat itu tidak melalui prosedur dari tingkat desa.

Sehingga kata Akris, data yang diajukan penyintas dengan angka 315 berbeda jauh selisihnya dengan data aparat pemerintah desa.

“Korlap mereka Wiwin itu antar ke saya data 315 warga penyintas Loli yang belum menerima stimulan. Mereka mengajukan data tidak prosedural, harusnya melalui tingkat desa dulu, akibatnya data tidak bersesuaian dengan kepala desa,” bebernya.

“Pada tanggal 24 Juni 2021 kami adakan rapat percepatan masa rehabilitasi dan rekonstruksi mengundang 4 kades Loli. Hasilnya data mereka tidak sampai di angka 315,  misalnya pernyataan Kades Loli Dondo yang mengatakan korban bencana sejumlah 54 KK, tersisa 1 KK lagi yang belum menerima bantuan stimulan. Kemudian pernyataan Kades Loli Saluran mengatakan ada 18 KK warga terdampak, dan tersisa 2 KK lagi yang belum menerima haknya, jadi seperti itu hasil pertemuan,” jelasnya.

Ditanya langkah yang ditempuh BPBD Donggala dalam menyikapi data yang berbeda ini, Akris menjawab akan kembali melakukan pengusulan ke pemerintah pusat meminta kuota tambahan di tahun anggaran 2022.

“Kami sudah mengusulkan usulan tambahan sebanyak 1.200 KK ke pemerintah pusat, ya nanti dilihat apa bisa tercover semua atau hanya sebagian saja, namanya saja usulan,” pungkasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas