Arnold Firdaus. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Disnakertrans Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, menyayangkan pemerintah provinsi (Pemprov) tidak dilibatkan dalam program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Sangat kita sayangkan. Kami tidak tahu kenapa pemerintah provinsi tidak dilibatkan. Saya dengar info kabupaten/kota juga tidak dilibatkan. Bukan hanya Sulawesi Tengah, semua provinsi begitu,” ucap Arnold, Jumat 1 Oktober 2021.

BLK Komunitas sendiri merupakan terobosan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak 2017. Tahun ini Kemnaker memperluas jaringan dengan menargetkan pendirian 787 BLK Komunitas se-Indonesia.

“Kami tidak dilibatkan dan tidak ada koordinasi padahal harusnya biar jalan sama-sama,” ujar Arnold.

Arnold menerangkan pelaksanaan BLK Komunitas dilaksanakan Kemnaker secara mandiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Informasi yang diterima Arnold, BLK Komunitas diperuntukkan bagi organisasi atau elemen masyarakat seperti organisasi keagamaan.

“Yang saya tahu tahun lalu BLK Komunitas ada lima, tahun ini ada 10 tapi kami tidak bisa memastikan karena belum ada penyampaian resmi dari Kemnaker,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, menjelaskan beberapa komunitas yang telah menjalin kerja sama dengan Kemnaker merupakan komunitas berbasis keagamaan seperti pesantren dan seminari. Tidak hanya komunitas keagamaan, Kemnaker juga bekerja sama dengan serikat pekerja dan buruh untuk mendirikan BLK Komunitas yang sudah dimulai sejak 2020.

“Kami tidak puas dengan hanya membangun, kami ingin BLK Komunitas ini menjadi BLK yang secara mandiri menjadi bagian dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita,” ujarnya saat penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas Tahun 2021, secara virtual dari Jakarta pada Kamis 30 September.

Menurutnya hal itu menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia jelang puncak bonus demografi Indonesia yang diperkirakan akan terjadi pada 2030.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas