Rustam Efendi. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Badan kepegawain negara akhirnya memberhentikan sebanyak 15 ASN (aparat sipil negara) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala. Pemecatan alias pemberhentian tidak hormat (PTDH) terhadap ASN itu tertuang dalam surat pemberhentian yang dikeluarkan BKN tertanggal 12 Agustus 2021.

Surat BKN dengan nomor 7254/B-AK.020.01/SD/FI/2021 ditujukan ke Bupati Donggala Kasman Lassa untuk segera memberhentikan ke-15 ASN yang pernah terjerat kasus hukum dan telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun ke-15 ASN yang diberhentikan tidak hormat itu tersebar di sejumlah dinas lingkup Pemkab Donggala.

Sebelum keluarnya putusan BKN tersebut, ke-15 ASN mantan napi ini juga merugikan keuangan negara. Berdasarkan temuan BPK per 31 Mei ke-15 ASN ini tetap menerima gaji, sehingga BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp544 juta karena Pemda membayarkan gaji kepada 15 ASN yang berstatus mantan napi.

Sekda Rustam Efendi yang dikonfirmasi di rumah jabatannya Sabtu 2 Oktober 2021 membenarkan sudah menerima tembusan surat dari BKN perihal pemberhentian tidak hormat 15 ASN yang tersandung kasus hukum.

“Untuk jelasnya silakan konfirmasi ke BKPSDM saja. Pastinya surat dari BKN sudah kami terima,” singkatnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Najamudin Laganing yang dihubungi Ahad 3 Oktober 2021 melalui di ponselnya membenarkan adanya pemberhentian itu.

“Iye sudah ditandatangani surat keputusan PTDH atas ASN 15 orang. Bertambah dua orang, jadi keseluruhan 17 orang. Sekarang sementara pengantaran SK ke semua ASN tersebut,” katanya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas