BAHAS INFRASTRUKTUR - Wagub Sulteng, H Ma’mun Amir (kiri) didampingi Plt Kepala Bappeda, Suandi saat pemaparan rencana pembangunan infrastruktur strategis persiapan Sulteng sebagai daerah penyangga ibu kota negara (IKN) baru, di kantor gubernur, Kamis 30 September 2021. (Foto: Admin Pimpinan)
  • Minim Fiskal, Sulteng Cari Jalan Percepat Infrastruktur

Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur Sulteng, H Ma’mun Amir pada Kamis 30 September 2021 memimpin pemaparan rencana pembangunan infrastruktur strategis persiapan Sulteng sebagai daerah penyangga ibu kota negara (IKN) baru.

Plt Kepala Bappeda Sulteng, Suandi, pada kesempatan itu memaparkan bahwa berdasarkan Visi Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, maka untuk mempercepat Perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, instraksi wilayah dan percepatan distribusi hasil komoditi harus melalui ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

“Sehingga sesuai arahan gubernur dan wakil gubernur bahwa prioritas kita saat ini, adalah mencari jalan untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur,” katanya.

Suandi mengatakan, saat ini program Rp100 miliar per kabupaten-kota per tahun sudah dalam penyusunan. Penyusunannya diarahkan langsung Wakil Guberbur melalui program kegiatan prioritas OPD.

Dikatakan, program penunjang persiapan Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga IKN baru harus sedini mungkin harus dipersiapkan. Seperti pembangunan beberapa ruas jalan antara lain: ruas Tambu-Kasimbar sepanjang 30 km; ruas Gimpu- batas Sulsel panjang 89 km; ruas Petobo- Bora-Pandere sepanjang 39,8 km; ruas Baladangko- perbatasan Sulbar sejauh 72 km; dan ruas Bangga-Watatu sepanjang 183,6 km, dengan Pelabuhan Watatu.

“Pembangunan ruas jalan ini merupakan ruas jalan untuk melancarkan distribusi menuju Ibu Kota Negara Baru,” ujar Suandi.

Pada kesempatan Wagub Ma’mun mengatakan, kemampuan fiskal Sulawesi Tengah belum memungkinkan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur strategis tersebut, kecuali melalui skema pinjaman sesuai arahan Gubernur agar dipersiapkan seluruh persyarakat yang mendukung percepatan realisasi program prioritas tersebut.

Wagub juga menyampaikan agar seluruh program prioritas pada setiap kabupaten dan Kota Palu yang ditetapkan agar dimasukkan pada RPJMD sebagai syarat awal untuk realisasi percepatan pembangunan insfrastruktur.

Wagub meminta agar perencanaan skema tersebut disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wagub juga meminta seleruh OPD provinsi dapat memastikan program anggaran 2022 ada efisiensi anggaran perjalanan dinas, biaya rapat dan kegiatan yang sifatnya seremonial, harus dilaksanakan.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas