RUSUNAWA - Kondisi lantai satu rusunawa di kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Donggala. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Pengelola rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Donggala mengakui tidak menyetor dana ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, penghuni rusunawa diwajibkan membayar sewa ke pengelola ratusan ribu per bulan.

Rusunawa dibangun tahun 2017 dengan jumlah kamar 90 unit. Bangunan berlantai 4 ini diperuntukan bagi pegawai Pemda Donggala.

Ketua pengelola Rusunawa Nasmiani mengatakan, ia menarik tarif atau biaya sewa untuk dijadikan biaya operasional Rusunawa. Sebab, tidak ada biaya pemeliharaan dari Kementerian PUPR.

“Tidak ada pak biaya pemeliharaan dari Kementerian PUPR untuk Rusunawa,”kata Nasmiani, Rabu (29/9) di kantor PUPR.

Nasmiani menjelaskan dalam mengelola Rusunawa pihaknya menarik tarif ke penghuni bervariasi. Dana dari penghuni tersebut digunakan untuk membiayai operasional Rusunawa.

Ia mencontohkan penghuni yang tinggal di lantai paling atas lantai empat satu kamar per bulannya dibebankan bayar Rp 170 per bulan, lantai dua dan tiga masing-masing Rp 190 per bulan dan Rp 180 per bulan. Sedangkan lantai paling dasar atau lantai satu sewanya Rp 200 per bulan.

“Uang dari mana mau bayar OB, bayar air, dan listrik? Ya itu tadi uang dari sewa kamar, karena tidak ada biaya pemeliharaan dari Kementerian PUPR, satu kamar itu beda tarifnya, paling murah lantai empat Rp 170 per bulan,”sebutnya.

Ditambahkannya, jika rusunawa ini sudah diserahterimakan ke pemda dana sewanya bisa masuk di PAD.

“Rusunawa ini kan terkendala di sertifikat, jadi masih milik kementerian PUPR, dana sewa belum bisa masuk PAD, saya menghitung sewa kamar berdasarkan Permen PUPR , kami tidak menarik keuntungan dari biaya sewa kamar,”tuturnya.

Ditanya pendapatan Rusunawa selama setahun, Nasmiani tidak menjawabnya. Dia mengatakan dana sewa rusunawa untuk biaya pemeliharaan Rusunawa.

“Kurang tahu jumlahnya, karena banyak juga kamar kosong, uangnya juga dipakai biaya pemeliharaan, dan kami menagih tidak ada keuntungan, karena harus merujuk pada Permen PUPR,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas