Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Muhammad J. Wartabone SH., MH.I. (kanan) berfoto bersama dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. (Foto: Istimewa)
  • Muhammad J. Wartabone

Jogjakarta, Metrosulawesi.id – Saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jogjakarta, Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Muhammad J. Wartabone SH., MH.I mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pinjaman Daerah sebagai RUU usul inisiatif DPD RI karena dipandang dapat memberi manfaat besar bagi kemajuan pemerintahan daerah di Provinsi,Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Menurut Doktor bidang Hukum Alumni Universitas Hasanuddin ini bahwa sudah ada celah di undang-undang nomor 23 tahun 2014. Di mana daerah dibolehkan melakulan pinjaman kepada perbankan, pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat. Tetapi, lanjut dia, hal itu hanya satu pasal saja dalam undang-undang tersebut.

“Kita ingin ada aturan yang lebih spesifik dan detail, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran,aturan itu harus jelas. nah itulah yang melatarbelakangi mengapa kita memerlukan undang-undang mengenai pinjaman daerah itu,” tegasnya saat melakukan pertemuan bersama Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) yang dilaksanakan di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Jogjakarta. Selasa 27 September 2021.

Buya sapaan akrab Dr Muhammad J. Wartabone yang juga merupakan Santri Alumni Pondok Pesantren Al-khairat ini mengungkapkan, trend dalam pembiayaan pembangunan saat ini kenyataannya tidak selalu kebutuhan biaya sejalan dengan perencanaan yang dibuat. Untuk itu, kata dia, harus adanya creative financing atau membiayai pembangunan lebih kreatif.

“Pinjaman Daerah digunakan sebagai instrument pembiayaan dalam menciptkanan keberlanjutan fiscal daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” tuturnya.

Muhammad J. Wartabone menambahkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan pembagian tanggung jawab dan pola hubungan keuangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pinjamaan Daerah.

Dalam pertemuan tersebut Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU ASEAN Eng, sangat mengapresiasi kedatangan Anggota DPD RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta. Rektor juga menambahkan bahwa manfaat dari Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Daerah dapat mengatur urusan hutang piutang pemerintah daerah, yang sekaligus memiliki payung hukum kepada pemerintah maupun kepada pihak lainnya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X turut hadir dalam pertemuan tersebut juga menambahkan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan kepastian hukum untuk menyeimbangkan antara tujuan kehati-hatian fiscal dan keuangan negara dengan kemudahan sampai fleksibilitas pelaksanaan pinjaman Daerah. (**/fik)

Ayo tulis komentar cerdas