Gubernur H Rusdy Mastura secara simbolis menyerahkan SK pengelolaan hutan kepada masyarakat di Desa Tangkolowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Minggu (26/9). (Foto: Admin Pimpinan)
  • Gubernur: Perhutanan Sosial untuk Peningkatkan Ekonomi Masyarakat

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulteng menyerahkan surat keputusan (SK) pengelolaan hutan kepada warga sekitar hutan di Desa Tangkolowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur H Rusdy Mastura di desa tersebut, Minggu (26/9).

Kepala Dishut Sulteng H Nahardi mengatakan pemberian SK pengelolaan hutan merupakan bagian dari program nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang skema Perhutanan Sosial. Skema itu untuk memberi akses masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara produktif.

Menurut Nahardi, Kementerian LHK telah memberi akses masyarakat untuk mengelola kurang lebih 3000 Ha.

‘’Secara keseluruhan untuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi, kita telah memberi akses sekitar 15.000 hektare lahan untuk dikelola oleh masyarakat,’’ kata Nahardi.

Dia berharap masyarakat dapat mengoptimalkan lahan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah.

‘’Karena ini salah satunya merupakan berbasis lahan jadi jenis bantuannya adalah bantuan bibit-bibit produktif pada masyarakat,’’ katanya.

Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura mengatakan, Perhutanan Sosial merupakan program yang bisa menyelesaikan masalah konflik lahan serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Gubernur mendorong masyarakat untuk memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mengelola hutan.

‘’Pemerintah saat ini menyiapkan dana KUR dengan suku bunga 6 persen, namun saat ini hingga bulan Desember nanti bunganya hanya 3 persen,’’ kata Gubernur Sulteng yang akrab disapa Cudy.

Usai melakukan kunjungan di Desa Tangkolowi, Gubernur beserta rombongan menuju Desa Marena, Kabupaten Sigi dalam rangka penyerahan sertifikat tanah hasil persetujuan rekonsiliasi eks tanah perkebunan PD Sulteng. Penyerahan sertifikat tanah itu berdasarkan surat pelaksanaan Direktur PT. Pembangunan Sulawesi Tengah No 088/srt/Ek/ PT.PST/VIII/2001 Tanggal 13 Agustus Tahun 2021.

Tahah hasil rekonsiliasi tersebut dikembalikan kepada masyarakat, karena sejak tahun 2001 tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat dan sebagiannya sudah berdiri fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dari Desa Marena, Gubernur melanjutkan perjalanan untuk meninjau ruas jalan di wilayah Gimpu dan Pipikoro.

Dalam Kunjungan Kerja ini Gubernur didampingi Bupati Sigi Moh Irwan, Kadishut Sulteng H Nahardi, Kadis Bina Marga Saifullah Djafar, Kepala Bappeda Sulteng, Suandi, Staf Ahli Gubernur Rohani Mastura, Plt Karo Adpim Setda Prov Eddy Nicolas Lesnusa, serta pejabat terkait lainnya. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas