Herman Farid. (Foto: Metrosulawesi/ Cisilya Legarano)
  • Program Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak

Palu, Metrosulawesi.id – Program penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palu masih berlaku sampai 30 September mendatang.

Program tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 Kota Palu. Pemerintah Kota Palu memberikan penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi tunggakan PBB mulai tahun 2012 hingga 2020 sebesar 100 persen yang berlaku selama sebulan mulai 1-30 September 2021.

Sekretaris Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Palu, Herman Farid, menjelaskan penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi merupakan salah satu strategi dari Wali Kota Palu dalam membantu masyarakat Kota Palu meringankan tunggakan PBB.

“Pemerintah Kota Palu melalui kami Bapenda mencoba membuat terobosan itu. Jadi kami menghilangkan denda atau sanksi administrasi dari tunggakan PBB. Nanti kami akan merekapnya di tanggal 30 September total yang kami dapatkan dari kebijakan penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi tunggakan pajak,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 28 September 2021.

Kebijakkan tersebut dilaksanakan karena diyakini sebagai upaya untuk membantu masyarakat dari sisi perekonomian, khususnya warga terdampak bencana pada 2018, dan awal 2020 masyarakat Kota Palu terdampak pandemi Covid-19.

Herman memprediksi jumlah pembayaran pajak dalam kebijakkan ini bisa mencapai Rp6-7 miliar, dan menegaskan bahwa piutang harus semakin berkurang bukan bertambah tiap tahunnya.

“Khusus Palu Timur saja belum sampai satu bulan sudah mencapai angka Rp200 juta. Lumayan, mudah-mudahan bisa capai Rp7 miliar. Kalau prediksi saya bisa sampai Rp 6-7 miliar. Tapi nanti kita lihat angka yang real seperti apa, kalau capai Rp5 miliar pun kalau realisasi sudah cukup,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan beberapa harapan besar Pemerintah Kota Palu dalam kebijakkan ini.

“Dapat meringankan beban masyarakat khususya wajib pajak. Kedua, Pemkot Palu dapat mengurangi jumlah piutang yang tertunggak karena cukup besar, dari piutang PBB-nya lumayan besar. Kemudian kebijakan ini dapat membntu masyarakat mengurangi beban dalam kondisi yang tidak normal, semoga cepat selesai, jadi pergerakan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi bisa brgerak cepat dan bisa bangkit,” ungkap Herman.

Herman menambahkan pelayanan kebijakan tersebut tidak hanya dilaksanakan di kantor Bapenda, tetapi juga di unit pelaksana teknis yang ada di empat kecamatan. Adapun sampai 14 September, pembayaran PBB melalui program penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi tunggakan pajak telah mencapai sekitar Rp4 miliar. (mg4)

Ayo tulis komentar cerdas