HADAPI PENDEMO - Wali Kota Palu, H Hadianto Rasyid (tengah) saat menemui massa aksi di sela-sela perayaan HUT ke-43 Kota Palu, Senin 27 September 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)
  • Hadianto: Huntap Terhenti karena Persoalan Lahan

Palu, Metrosulawesi.id – Upacara puncak peringatan HUT ke-43 Kota Palu, Senin 27 September 2021, diwarnai aksi unjukrasa penyintas bencana. Massa berasal dari gabungan elemen mahasiswa, masyarakat dan penyintas menuntut menagih janji Wali Kota H Hadianto Rasyid terkait penyelesaian masalah penyintas bencana 28 September 2018 lalu.

Massa aksi yang melakukan orasinya tidak jauh dari tenda perayaan HUT Kota Palu. Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Palu menyelesaikan persoalan penyintas. Terutama penyintas yang masih menempati hunian sementara (Huntara), namun dipaksa angkat kaki karena kontrak lahan huntara antara pemerintah dengan pemilik lahan telah berakhir.

Ibu Tri, salah satu penyintas yang masih tinggal di Huntara (hunian sementara), mengaku belum mendapatkan huntap (Hunian tetap).

“Sudah memasuki tiga tahu pascabencana 28 September 2018 lalu, sampai saat ini masih banyak warga penyintas yang tinggal di huntara,” katanya.

Ibu Tri mengaku sudah beberapa kali mendatangi Pemerintah Kota, tapi hanya sebatas dijanji.

“Cuma dibilang sabar bu,” katanya.

Setelah beberapa lama, Wali Kota Hadianto yang sedang merayakan HUT Kota Palu pun beranjak menuju kerumunan massa aksi. Ia dikawal sejumlah pejabat pemerintah kota.

“Saya ini kan baru enam bulan jadi Walikota. Terus kenapa pembangunan Huntap (hunian tetap) berhenti, karena masalah lahan,” ujar Wali Kota kepada para pendemo.

Menurutnya, sejumlah lahan bakal pembangunan Huntap sampai saat ini masih terkendala, karena ada klaim antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Palu terkait kepemilikan lahan.

Semisal di lokasi bakal Huntap di Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo.

“Keluarga kita di Tondo juga keberatan. Soal tanah, mereka juga mengklaim itu tanah mereka. Kita sebagai pemerintah tidak ingin ribut-ribut,” katanya.

Namun begitu, Hadianto meyakinkan bahwa pemerintah masih terus berupaya agar persoalan tersebut terselesaikan. Bahkan pemerintah kota telah meminta agar pemerintah pusat melalui kementerian untuk menyerahkan lahan eks hak guna bangunan (HGB) di Kelurahan Talise untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Palu.

“Tanah di (Kelurahan) Petobo juga masih saling klaim pemerintah dan masyarakat.”

“Pembangunan Huntap itu di Talise dan Tondo. Kita masih upayakan semoga cepat selesai. Oktober ini insyaallah ditender oleh kementerian,” jelasnya.

Hadianto mengatakan, pihaknya mengurus pembebasan lahan untuk membangun hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu.

“Tugas pemerintah kota dan pemerintah provinsi adalah menyiapkan lahan,” kata Hadianto, menambahkan, pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah kota mengupayakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagian wilayah yang terdampak bencana tidak memunculkan masalah lahan serta perselisihan dalam masyarakat.

“Jangan sampai huntap sudah dibangun, lalu masyarakat mempersoalkan lahan,” katanya.

“Dana yang digunakan membangun infrastruktur ini bersumber dari Bank Dunia, dan Bank Dunia tidak ingin timbul selisih paham di tengah masyarakat, dan kami pemerintah juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita harus saling mendukung agar proses rehab-rekon berjalan dengan baik,” katanya menambahkan.

Ia mengemukakan bahwa Pemprov Sulteng memberikan dukungan dana Rp37 miliar kepada Pemerintah Kota Palu untuk mempercepat pemulihan bagian wilayah yang terdampak bencana.

Dana itu, menurut dia, rencananya digunakan untuk membebaskan lahan yang diperlukan untuk membangun hunian tetap bagi penyintas bencana dan membangun jembatan.

“Semoga apa yang telah direncanakan ini berproses dengan baik, karena masih banyak warga penyintas tinggal di huntara,” pungkas Hadianto. (mil/ant)

Ayo tulis komentar cerdas