PERTEMUAN - Salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKB, Burhanudin (tengah) berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis SH, MHum (kiri) di Jakarta. (Foto: Ist)
  • DPRD Donggala Segera Ajukan HMP ke Mahkamah Agung

Donggala, Metrosulawesi.id – Pimpinan DPRD Donggala bersama Pansus Hak Angket menemui ahli hukum tata negara, Dr Margarito Kamis SH MHum. Rombongan DPRD Donggala berdiskusi dengan Margarito sebelum dokumen HMP (hak menyatakan pendapat) beserta dokumen hasil penyelidikan panitia angket diserahkan ke Mahkamah Agung.

Dikeahui, berdasarkan amanah paripurna HMP (hak menyatakan pendapat) pada 22 September 2021 lalu, tujuh fraksi di DPRD Donggala menyepakati meneruskan hasil HMP ke MA (Mahkamah Agung) di Jakarta.

“Belum ke MA, sesampainya di Jakarta Kamis sore (23/9) kami belum langsung ke MA, kami memilih bertemu dulu dengan pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis pada hari Sabtu (25/9),” sebut Abd Rasyid saat dihubungi Jumat (24/9).

“Pertemuan dengan Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum merupakan salah satu tindak lanjut dari amanat paripurna hak menyatakan pendapat untuk diuji di Mahkamah Agung RI, sehingga DPRD Kabupaten Donggala membutuhkan penguatan ahli atas pernyataan pendapat DPRD tersebut,” kata Ketua DPD PKS Donggala ini.

Rasyid menjelaskan Margarito Kamis menyatakan bersedia membantu DPRD Donggala, memberikan pendapat ahli dan menguatkan pendapat di Mahkamah Agung.

“Dr Margarito Kamis SH, M.Hum sudah membaca secara cermat hasil HMP (hak menyatakan pendapat) beserta dokumen penyelidikan panitia angket, dan alhamdulillah Dr. Margarito Kamis berpendapat bahwa pendapat DPRD sudah cukup bukti untuk diuji di Mahkamah Agung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Donggala,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Donggala Moh. Taufik menambahkan bersedianya Dr. Margarito Kamis membuat pendapat ahli untuk menguatkan pendapat DPRD tidak lain karena sudah membaca secara keseluruhan hasil angket dan memahami bahwa DPRD sedang berjuang melawan kezaliman.

“Dengan bersedianya Dr. Margarito Kamis sebagai ahli tata negara untuk memberi pendapat ahli kami semakin optimis HMP (hak menyatakan pendapat) diterima oleh Mahkamah agung, rencana pendaftaran atau registrasi di Mahkamah Agung kalau bukan hari Rabu atau Kamis (29-30 September 2021),” tutur politisi asal Wani ini.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas