PIMPIN RAPAT - Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mapeda SH MH yang juga sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar) memimpin rapat pembahasan rancangan KUA/PPAS Perubahan 2021 di gedung utama DPRD Poso, Kamis 16 September 2021. (Foto: Istimewa)
  • Terkait Target PAD yang Tidak Tercapai

Poso, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mapeda SH MH yang juga sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar) memimpin rapat pembahasan rancangan KUA/PPAS Perubahan 2021 di gedung utama DPRD Poso, Kamis 16 September 2021.  Ketua  DPRD Poso didampingi Waket I Semuel Munda SE dan beberapa anggota Banggar.

Rapat dihadiri oleh tim anggaran eksekutif yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Yan Edward Guluda SH MH, bersama Kepala Bapenda Putera Botilangi SE MSi, Kepala  BKAD Sukimin SH MSi, Kepala  Bapelitbangda  Ir Herningsih Tampai MSi, Asisten Tiga Nolly Tandawuja SH.

“Saya berharap kita duduk bersama melihat seluruh poin dan program dari OPD yang mengalami pergeseran tanpa ada hal baru seperti pekerjaan fisik. Karena ini hanya mengalami penambahan saja sehingga kita tidak bahas hal lain apalagi mengenai pekerjaan fisik. Namanya saja perubahan, jadi ada agenda atau program dari OPD yang kita tambahkan anggarannya sehingga bisa selesai pekerjaannya,” tegas Sesi Mapeda.

Pimpinan DPRD dan seluruh anggota berharap agar tim anggaran Eksekutif benar benar memprioritaskan kekurangan anggaran khususnya hal hal yang urgent. Sementara hal lainnya nanti dubahas atau diusulkan di APBD induk tahun anggaran 2022 mendatang.

“Hal hal yang kemarin belum maksimal anggaran yang kita prioritaskan, sementara yang lainnya nanti di pembahasan APBD induk saja,” ungkap Sesi.

Ketua DPRD sedikit menyentil beberapa pos dari PAD mengalami kebocoran hingga pencapaian dari target yang diharapkan tidak tercapai.

“Persoalan pajak yang penagihan tidak rutin hingga bertumpuk mengakibatkan objek pajak begitu sulit melunasi, diharapkan TAPD memperhatikan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan, olehnya DPRD berharap kepala daerah dalam pencapaian PAD, harus memperhatikan atau menempatkan pejabat yang paham cara mencari pungutan terkait PAD. Selain SDM tentu juga harus melihat sistem dari pengelolaan keuangan termasuk pajak yang berpotensi pencapaian PAD,” tutur Sesi Mapeda.

Anggota DPRD Poso yang masukan tim Banggar Iskandar Lamuka  dalam forum yang terhormat meminta kepada TAPD agar memperhatikan atau prioritaskan program Bupati Poso yang sudah dibahas dan disetujui dalam  RPJMD yakni kesehatan gratis serta sektor UMKM.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas