Harun SH. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kesalahan atau miss pelaporan pada persentase Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian kamar di Rumah Sakit (RS) mengundang komentar dari praktisi hukum. Warga Kota Palu dinilai bisa menggugat Pemkot terkait dengan kekeliruan laporan itu.

“Kita semua tentu sangat menyesalkan hal tersebut, karena kesalahan yang disebutkan Wali Kota sebagai miss itu telah menimbulkan dampak yang cukup besar di kalangan masyarakat,” ujar Anggota/Dewan Pengawas Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, Harun SH, Sabtu 11 September 2021.

Sebelumnya, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan ada miss terkait persentase BOR rumah sakit. Yang dilaporkan BOR mencapai 70 persen. Akibat laporan itu, PPKM Level 4 di Kota Palu diperpanjang hingga 20 September. Padahal kondisi BOR di rumah sakit di Kota Palu seharusnya hanya 30 persen. Berdasarkan persentase ini, maka seharus Kota Palu sudah turun ke PPKM level 2 karena BOR berada di bawah standar WHO sebesar 60 persen.

“Dari hasil koordinasi ada miss pada laporan BOR, jadi menurut laporan sekan BOR kita tidak menurun, padahal saat ini berada posisi 30 persen,” kata Wali Kota pada Jumat lalu.

Menurut Harun, keterangan Wali Kota Palu tentu mengejutkan sekaligus menimbulkan pertanyaan. Bagaimana tidak? Ia mengatakan penerapan PPKM sejak awal telah mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat karena cenderung membatasi ruang gerak dalam beraktivitas sehari-hari.

“Sehingga berdampak penutupan akses jalan dan pembatasan jam buka usaha. Bahkan terjadi penguncian (lockdown) atas wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun, bahkan banyak usaha masyarakat gulung tikar. Belum lagi timbulnya cap negatif atas orang perorang atau wilayah tertentu, serta dampak sosial ekonomi lainnya,” tutur Sekretaris DPC Peradi Kota Palu itu.

Kata dia, terjadinya miss pada laporan persentase BOR sebagaimana dimaksud Wali Kota Palu tentunya tidak akan terjadi jika pemerintah bekerja secara cermat, atau dengan kata lain bahwa miss pada laporan persentase BOR yang berdampak pada kekeliruan dalam menetapkan status /level PPKM. Hal ini terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan tindakan penanganan pandemik Covid-19 di kota Palu.

“Dalam konteks Hukum Administrasi Pemerintahan, tindakan Pemerintah Kota Palu telah melanggar salah satu Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Kecermatan. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,” jelasnya.

Harun juga mengungkapkan dalam konteks hukum perdata, tindakan pemerintah dapat dikualifikasi sebagai sebuah kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Ditegaskan bahwa negara adalah sebuah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata atau perbuatan perdata (Vide Pasal 1654 KUHPerdata).

“Dengan demikian negara, seperti halnya orang-orang pribadi, bisa mempunyai hak kebendaan (hak obyektif) dan mempunyai hak perorangan (hak subyektif) dan dapat memikul tanggung jawab menurut hukum perdata (tanggung jawab perdata),” ungkapnya.

Sehingga dengan adanya peristiwa ini, ia menguraikan sangat terbuka kesempatan masyarakat atau warga untuk mempersoalkannya secara hukum dengan mengajukan gugatan. Baik itu gugatan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheistdaad) di PTUN sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 maupun berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata di Pengadilan Umum.

“Selain itu, terdapat pula mekanisme gugatan lain yang dapat digunakan warga di Pengadilan Umum, yakni gugatan Claas Action atau gugata Citizen Lawsuit. Apabila akibat pemberlakuan PPKM yang keliru tersebut terdapat kerugian materiil yang nyata dialami masyarakat dalam jumlah yang banyak, dengan dasar hukum dan tuntutan yang sama, maka dapat diterapkan Gugatan dalam bentuk perwakilan atau Class Action sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002,” urainya.

“Sementara gugatan citizen lawsuit adalah gugatan non ganti rugi materiil. Gugatan yang diajukan dengan mekanisme citizen lawsuit tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah melakukan kewajibannya secara lebih serius. Karena itu sanksi tidak hanya dapat dijatuhkan pada pemerintahan secara institusional juga terhadap pribadi-pribadi,” tambahnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas