Lutfin Yohan. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kades Marana Kecamatan Sindue Lutfin Yohan terus melakukan upaya mencari keadilan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah pada Kamis kemarin (9/9) Lutfin Yohan menggugat Bupati Donggala Kasman Lassa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SK pemberhentian sementara yang diketahuinya melalui jejaring sosial (FB).

Laporan yang teregister di PTUN bernomor 56/G/2021/PTUN.PL menggugat SK Bupati Nomor 188.45/0297/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 15 Juni.

“Saya hanya tahu diberhentikan sebagai kades sementara melalui akun FB, olehnya saya menggugat SK bupati di PTUN Nomor 188.45/0297/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 15 Juni 2021,” kata Lutfin kepada awak media belum lama ini.

“Gugatan ke PTUN itu didasarkan pada pemberhentian sementara, saya jabat kades Marana dua periode. Pada periode pertama (9 September 2013 – 9 September 2019) diangkat, disahkan dan dilantik melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/0474/BPMPD/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Periode 2013-2019,” bebernya.

Kemudian Lutfin menjelaskan selama rentang waktu antara tanggal 9 September 2019 sampai dengan 29 Juli 2020, ia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Marana, dan kendali pemerintahan di Desa Marana dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Kasman U, S.Sos. dan Serlin , S.Pd.

Padahal kata pria berambut pirang ini, untuk periode jabatan kedua, dirinya adalah pemenang Pilkades yang dilakukan secara demokratis pada tanggal 7 Desember 2019

Namun katanya lagi ia terlambat dilantik oleh Bupati dengan alasan adanya gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Donggala yang dilakukan oleh Isman salah satu calon yang kalah.

“Saya baru dilantik menjadi kades periode kedua pada tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan SK bupati Nomor 188.45/0336/DPMD/2020, tapi cakades Isman pada waktu itu menggugat SK saya ke PTUN Palu tetapi ditolak gugatannya, artinya SK Bupati tetap berlaku dan saya sah menjadi Kades Marana,” jelasnya.

Ditambahkannya selama menjabat sebagai Kepala desa Marana, ia telah melaksanakan tugas dan kewajiban, tidak pernah melanggar larangan sebagai sebagai kepala desa, tidak pernah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, dan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

“Sebagai Kepala Desa Marana, setiap tahun dilakukan pemeriksaan reguler oleh inspektorat Kabupaten Donggala, yang dan tidak ditemukan kerugian negara (nihil). Bahkan dalam 20 (dua puluh) hari jabat sebagai Kepala desa periode kedua tepatnya tanggal 18 Agustus 2020, saya diperiksa khusus inspektorat Donggala, melalui surat perintah DB Lubis nomor 700/29/SPT/ITKAB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, terkait penggunaan dana desa dan ADD 2013-2020, hasil pemeriksaan khusus itu tetap tidak ditemukan kerugian negara,” tuturnya.

Digugat Bayar 1 Rupiah

Dalam gugatannya, Kades Marana Kecamatan Sindue Lutfin Yohan meminta kepada pengadilan menghukum Bupati Donggala Kasman Lassa membayar 1 Rupiah secara tunai kepadanya.

Penekanan membayar tunai sebesar 1 Rupiah merupakan bagian dari isi gugatan yang dilayangkan Lutfin Yohan di PTUN Palu sebagai kerugian immateriil.

Kata Lutfin lagi Bupati Kasman Lassa  selaku tergugat dalam gugatannya di PTUN Palu,  harus membayar ganti rugi materiil berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa yang tertunda sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.

“Ada juga Undang-undang Nomor 6 tentang desa tahun 2014 pasal 81 ayat (2) huruf a, gaji kades yaitu sebesar Rp. 2.426.640,- dikali setiap bulannya. Saya tidak perlu minta banyak, cukup hak saya saja dibayarkan,” sebutnya

Ditambahkannya lagi Bupati Kasman Lassa wajib untuk mencabut keputusannya yang tertuang dalam SK Nomor 188.45/0297/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 15 Juni 2021.

“Tidak sah itu SK pemberhentian sementara, di PTUN ini saya juga meminta merehabilitasi dan mengembalikan nama baik saya sebagai kepala desa Marana, dan hak saya haknya sebagai Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas