RDP - Direksi PT CNE saat menghadiri RDP di DPRD Kota Palu, Jumat pekan lalu. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)

Palu, Metrosulawesi.id – Kebijakan Pemerintah Kota Palu membekukan keuangan PT Citra Nuansa Elok (CNE), selaku pemegang saham mayoritas merupakan hak mutlak yang harus didukung dan diberi apresiasi.

Demikian diungkapkan Direktur Utama PT CNE Muhammad Sandiri La Anto didepan anggota Komisi Gabungan DPRD Kota Palu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada Jumat, 10 September 2021.

Menurut Memet, sapaan akrab Muhamad Sandiri, pada prinsipnya Direksi PT CNE mendukung  kebijakan Wali Kota selaku pemegang saham mayoritas.

“Selaku pengelola PT CNE dan pengembang pasar moderen, New Mall Tatura (NMT), mendukung kebijakan pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB),” ujarnya.

Menurutnya, Wali Kota sebagai pemilik saham mayoritas tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan sebuah kebijakan yang mengarah pada perbaikan dan evaluasi atas pengelolaan PT CNE, termasuk proses pembangunan NMT yang tengah berlangsung.

“Dengan masuknya Tim Audit dari BPK maupun Inspektorat, sedikitnya bisa memberikan gambaran bahwa beginilah kondisi PT CNE,baik itu menyangkut kinerja maupun pengelolaan keuangan,” paparnya.

Ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Inspektorat Kota Palu Mulyati yang mewakili Wali Kota saat RDP.  Menurutnya, keinginan Wali Kota melakukan audit ingin mengetahui sejauhmana pengelolaan PT CNE selama ini. “Makanya yang  diaudit soal keuangan dan kinerja,” cetusnya.

Sementara Politisi kawakan partai Golkar Ishak Cae menilai jika menyimak keterangan Direksi PT CNE dalam dua RDP, tidak ada permasalahan yang fundamental.

“Apalagi Wali Kota sebagai pemilik saham mayoritas dan Direksi sebagai pengelola PT CNE bagaikan anak dan orang tua. Setelah saya pelajari, persoalan ini sebenarnya tidak ada, kenapa, karena ini hanya antara bapak dan anak,” kata Ishak Cae.

“Kenapa saya bilang sebagai ayah dan anak, Wali Kota sebagai wakil rakyat yang dimandatkan dan mayoritas pemilik saham 99,37 di PT.CNE, sementara Direksi pelaksana tentunya kalau ada masalah sebaiknya panggil saja para Direksi. Karena ini tidak ada persoalan. Saran saya sebaiknya antara pemegang saham danpara  Direksi melakukan pertemuan tertutup,” kata Ishak Cae dihadapan Kaban Inspektorat Kota Palu, Mulyati, dan Kabag Hukum Sekda Kota Palu,  Husna.

Ia pun berharap permasalan ini tidak ada unsur politik, sehingga tidak berdampak pada proses pembangunan dan harmonisasi dengan para investor yang akan menanamkan saham.

Sementara menurut Ketua Fraksi PKB Nanang, ada hal lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Palu. Kata dia, pembekuan dana PT CNE hak mutlak Wali Kota selaku pemegang saham, namun perlu pula mempertimbangkan hak-hak karyawan dan pemenuhan BPJS karyawan.

“Jujur secara pribadi saya mempercayai Direksi PT CNE telah  bekerja sesuai dengan Undang-undang. Kalau pun memang ada ketimpangan, pasti sudah dipersoalkan pada saat RUPS yang lalu,” pungkas anggota Komisi B ini.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas