Andi Aulia. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Persidangan gugatan (Citizen Law Suit) atau gugatan warga negara yang diajukan lima warga Kabupaten Donggala terhadap 25 anggota DPRD Donggala dipastikan berlanjut. Mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Donggala terhadap kedua belah pihak, gagal mencapai kesepakatan, Jumat 10 September 2021.

Hakim mediator Ni Kadek yang memimpin jalannya mediasi tak berhasil menemukan titik temu. Pihak Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Abdurrachman Kasim tetap berkomitmen tidak akan mencabut gugatannya. Kecuali jika anggota DPRD mau memberhentikan pansus hak angket.

Pun demikian dengan tergugat yang diwakili kuasa hukumnya Rasyidi Bakry dan Hamka Akib, juga tetap pada kesepakatan sebelumnya tidak akan memberhentikan proses Pansus Hak angket.

“Semua proses sudah kami lalui. Ya..terserah mereka saja (penggugat) kita layani saja, lanjut sidang pembuktian. Untuk sidang kami belum tahu waktunya kapan. Menunggu jadwal dari majelis hakim,” kata Erlansyah anggota DPRD Fraksi Gerindra.

Terpisah Humas PN Donggala, Andi Aulia yang dimintai keterangan, mengatakan gugatan CLS akan berlanjut ke meja hijau pada 23 September mendatang, dikarenakan proses mediasi pihak terkait deadlock.

“Proses mediasi sudah berlangsung dalam enam kali pertemuan sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 10 September, para pihak tidak menemukan kata sepakat, sehingga hakim mediator menyatakan mediasi gagal,” sebutnya.

Ditambahkannya sesuai dengan amanat ketua Pengadilan Negeri Donggala disampaikan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Donggala bahwa hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Donggala berkomitmen untuk mengadili setiap perkara secara profesional, dan berintegritas tidak menerima dan atau meminta imbalan dalam bentuk apapun serta berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih tanpa KKN.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas