PROTES PUTUSAN MA - Sebanyak 44 guru di SMA Negeri 3 Poso melakukan aksi duduk di tengah lapangan basket di sekolah itu, Kamis 9 September 2021. Aksi ini mereka lakukan sebagai protes atas putusan MA yang menghukum mantan kepsek. (Foto: Istimewa)
  • Protes Putusan MA terhadap Mantan Kepsek

Poso, Metrosulawesi.id – Puluhan guru di SMA Negeri 3 Poso mogok mengajar daring, Kamis 9 September 2021. Mereka menggelar aksi dengan duduk tengah lapangan basket di sekolah itu. Aksi ini mereka lakukan sebagai protes terhadap hukuman penjara bagi sang mantan kepala sekolah.

Sebelumnya pada Senin 6 September 2021 lalu, mantan Kepala SMA Negeri 3 Poso, Drs Suhariono dieksekusi pihak Kejari Poso, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA).

Di tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Tipikor Palu, Suhariono divonis bebas. Atas vonis bebas itu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke MA. Permohonan kasasi jaksa diterima, sang kepala sekolah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

MA menyatakan, Suhariono terbukti melanggar pasal 12 Huruf E Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 terkait perkara penyalahgunaan pungutan dana P3 atau dana komite pada SMA Negeri 3 Poso tahun anggaran 2018-2019.

Koordinator aksi solidaritas guru SMAN 3 Poso, Andi Asgar mengatakan, aksi ini sebagai bentuk protes atas penegakan hukum di Poso yang tak berkeadilan. Sebab, kasus yang ditimpahkan kepada mantan kepala SMAN 3 ini tidak menimbulkan kerugian negara. Bahkan, tak sepeser pun dana komite yang dipakai oleh yang bersangkutan, namun mengapa divonis bersalah.

“Kami sebagai guru atas permasalahan hukum yang terjadi kepada mantan Kepsek adalah ketidakadilan, tidak ada nilai kerugian negara, namun divonis bersalah,” ujarnya.

Dia mengaku, jika penegakan hukum masalah dana komite sekolah ini benar-benar ditegakkan oleh Kejari Poso. Maka, banyak kepala sekolah akan terseret. Tapi faktanya, penegakan hukum ini terkesan tak berkeadilan.

Sementara guru lainnya mengaku, tidak ada penyalahgunaan dana komite oleh mantan Kepsek. Sebab putusan PN Palu mantan Kepsek sudah bebas.

“Namun dalam kasasi Jaksa memasukkan unsur pemerasan, sehingga MA keluarkan putusan eksekusi, padahal tak ada itu pemerasan,” terang sejumlah guru.

Kepala SMA Negeri 3 Poso, Abdullah Lahambu yang ditemui Metrosulawesi mengatakan, aksi para guru SMAN 3 Poso ini akan terus mereka lakukan sampai ada kejelasan hukum dan status Suhariono.

“Mengapa hanya SMA 3 dan SMA Negeri 1 yang dijadikan dasar pemeriksaan dari dana komite di Poso. Kalau ditelusuri mungkin sama penerapan kebijakan yang diambil oleh seluruh kepala SMA yang ada di Poso,” ujar Abdullah.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas