Sesi Kristina Mapeda. (Foto: Istimewa)

Poso, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mapeda SH MH bersama tim Badan  Anggaran (Banggar) dan pejabat OPD terkait Dinas Koperindag Poso meninjau lokasi pertokoan.

Dari hasil wawancara dengan para penyewa, Sesi agak terkejut setelah mengetahui bahwa pertokoan disewa oleh pihak ketiga sebesar Rp25 juta pertahun. Padahal Pemda menyewakan kepihak kedua hanya Rp390.000 perbulan, jika dikalikan dalam setahun hanya Rp4 juta.

“Ternyata di sana (Pertokoan) ada penyewa pertama yang menyewakan lagi ke orang lain sebesar Rp20 juta sampai Rp 25 juta pertahun, sementara Pemda menyewakan ke orang pertama itu hanya Rp4 juta pertahun,” jelas Sesi, Kamis  9 September 2021.

Olehnya, dari hasil temuan tersebut, DPRD meminta Pemda untuk segera menindaklanjuti temuan itu untuk kembali merevisi sistem sewa dengan tidak boleh dipihakketigakan lagi oleh penyewa pertama dan baginya hasil temuan tersebut adalah masalah serius yang harus segera dituntaskan.

“Kami sudah menjanjikan kepada penyewa yang saat ini menggunakan pertokoan itu, untuk langsung kontrak dengan Pemda, sebab sistem sewa yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kerugian negara,” imbuh Sesi.

Yang jelas, sambung Sesi Banggar akan minta OPD terkait membenahi sistem sewa agar restribusi yang didapat daerah benar-benar maksimal untuk meningkatkan PAD.

Setidaknya, ada 24 unit toko dikompleks pertokan milik Pemda itu, kemudian ada dua unit yang sementara dibangun oleh pihak penyewa tapi asetnya tetap milik Pemda.

OPD Diminta Tingkatkan PAD

Ketua DPRD  Poso  Sesi Kristina Mapeda SH MH  meminta Pemerintah Kabupaten Poso, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Pasalnya menurut Sesi, dalam situasi pandemi dimana pemerintah pusat banyak merefocusing APBN untuk memerangi Covid-19. Maka, Pemda tidak bisa berharap banyak pada dana transfer pemerintah pusat seperti  dana bagi hasil.

Olehnya, pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD Poso lebih konsentrasi pada kebijakan pendapatan. Jadi, selain pendapatan umum transfer pusat dan dana bagi hasil, DPRD konsentrasi pada PAD.

“Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 lalu,  DPRD berkonsentrasi penuh dalam pembahasan anggaran untuk pendapatan. Jangan sampai banyak program tapi kalau pendapatan kita tidak mencukupi untuk membiayai program, maka daerah akan kesulitan juga,” kata Sesi.

Dia berhatap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diberikan tugas agar maksimal mencapai target PAD yang dibebankan.

“Disela-sela pembahasan KUA-PPAS itu, salah satu sumber PAD yang dibahas adalah aset daerah yang disewakan. Seperti pertokoan di Jalan Pulau Sumatera, Poso Kota atau didepan Ruang Terbuka Hijau,” ujar Sesi.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas