Anggota Komite IV DPD RI Dr. Muhammad J. Wartabone (kanan) bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam Rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU HKPD, Anggota Komite IV DPD RI Dr. Muhammad J. Wartabone SH, MH.I menyampaikan pentingnya perimbangan atas keuangan pemerintah pusat ke daerah.

Hal tersebut diungkapkan saat kunjungan ke Kota Serang, Provinsi Banten dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Senin 6 September 2021.

Senator asal Sulawesi Tengah ini menjelaskan, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

“Hal ini sesuai amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang,” ujarnya.

Lebih lanjut doktor bidang hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini menambahkan, hakikat perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) didasarkan pertimbangan semakin besarnya cakupan pengaturan pembagian keuangan serta perlunya upaya secara terus menerus untuk meningkatkan kewenangan pemungutan pajak (taxing power) daerah.

“Dengan menyerahkan pemungutan pajak pusat kepada daerah tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik dan kesinambungan fiskal nasional, dan perlunya pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah,” tutur Buya sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy, S.Sos., M.A.P yang menerima kunjungan tersebut mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan anggota Komite IV di wilayahnya. Andika menyampaikan bahwa permasalahan saat ini berada pada rendahnya kualitas belanja daerah. Di mana pengelolaan belanja dalam APBD masih belum optimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah.

“Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien. Rata-rata Belanja Pegawai Nasional adalah 32,4%, sedangkan belanja infrastruktur hanya berada di kisaran 11,5%.” Pungkasnya.

Buya sapaan akra Wartabone ini menambahkan RUU HKPD disusun dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia melalui alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif.

“Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh Pemda yang berkinerja tinggi, berdaya saing, dan bersinergi. Tujuannya adalah Memperoleh informasi dan penjelasan terkait pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” ucap Buya.

“Mendapatkan masukan mengenai kelebihan/kekurangan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan apa yang perlu dibenahi dalam RUU HKPD,” tutup Alumni Pondok Pesantren Daarut Tauhid Malang Jawa Timur.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas