DISUMPAH - Tiga perangkat desa Marana disumpah sebelum memberikan keterangan terkait SK Bupati atas pemberhentian Lutfin sebagai Kades Marana. Dari kiri: Fintha, Muhammadong dan Sofyan. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Cair di Bank Tanpa Tanda Tangan Bendahara Desa

Donggala, Metrosulawesi.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Donggala, Senin (6/9/2021) menghadirkan perangkat desa Marana Kecamatan Sindue untuk didengarkan keterangannya terkait SK Bupati atas pemberhentian Lutfin sebagai Kades Marana.

“Agenda hari ini menambahkan keterangan terkait penyelidikan terhadap SK Bupati atas pemberhentian Kades Marana Lutfin, dan hari ini telah hadir Sekdes Marana Sofyan, Bendahara Fintha dan Anggota BPD,” kata Ketua Pansus Hak Angket, Abd Rasyid.

Bendahara Desa Marana Fintha menuturkan ia menjabat bendahara desa sejak Lutfin menjadi kades periode pertama dan sampai saat ini masih berstatus sebagai bendahara Desa Marana. Hanya saja sejak masuknya Serlin sebagai Pjs, penggelolaan keuangan sudah tidak bisa dikontrol lagi.

“Saya di Kaur Keuangan sekaligus bendahara Desa Marana sejak Pak Lutfin periode pertama, saya mengelola keuangan desa dari pencairan, penggunaan dan penatausahaan, tapi sejak Ibu Serlin Pjs dana desa tidak pernah disetorkan ke saya,” sebutnya.

Fintha menjelaskan ia mulai curiga kepada Serlin saat ada pembagian dana BLT. Padahal penarikan dana harus sepengetahuannya karena pencairan di bank masih menggunakan tanda tangannya sebagai bendahara desa.

“Termasuk dana 400 juta yang ditarik ibu Serlin, padahal saya bendahara. Kami curiga kenapa ada dana BLT dibagikan? saya ke bank BPD Cabang Palu mencetak rekening koran, saya melihat ada penarikan setelah Pak Lutfin dilantik pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2020, kemudian saya cetak lagi rekening koran, ada pencairan lagi bulan September,” tutupnya.

Sekdes Marana Sofyan diberikan kesempatan memberikan keterangan di hadapan pansus hak angket. Dia menjelaskan saat ini diberhentikan sebagai sekdes oleh Pjs Kepala Desa Marana, Serlin. Padahal katanya, ia sudah menjabat sebagai pejabat desa Marana sejak periode pertama Kades Lutfin.

“Pak Lutfin ini Kades Marana 2 periode, makanya Pak Lutfin selalu dihalangi menjadi Kades lagi, dari sejak pendaftaran sampai sekarang,” sebutnya.

“Pada masa ibu Serlin 2021 Pjs Marana, kami diberhentikan sepihak, penyebabnya tidak kami tahu. Saya tanya Ibu Serlin apa dasarnya kami diberhentikan, tapi tak dapat jawaban. Bahkan gaji kami belum terbayarkan. Ibu Serlin hanya sibuk membuat perangkat desa baru,” kata sofyan.

Ketika ketua Pansus hak angket Abd Rasyid menanyakan dana Rp400 juta, Sofyan menjawab kronologis penarikan dana itu tak diketahuinya.

“Yang gunakan dana 400 juta itu ibu Serlin, Pak Kades Lutfin tidak terlibat di dana Rp400 juta itu, maaf pak ketua kronologis penarikan uang Rp400 juta saya tidak tahu,” jawabnya.

Anggota BPD Desa Marana Muhammadong di hadapan pansus hak angket menjelaskan sejak Serlin menjabat Pjs Desa Marana tak pernah mengundang BPD dalam rapat desa, termasuk penarikan dana desa sebesar Rp400 juta BPD.

“Sejak ibu Serlin jabat Pjs Marana, tak pernah mengundang kami BPD, termasuk menyangkut dana 400 juta tak pernah ada laporan ke BPD, bahkan sejak Januari 2020 ibu Serlin Pjs Marana insentif kami belum terbayarkan, padahal kami punya hak selama 7 bulan,” bebernya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas