LB Hamka, SH MH. (Foto: Metrosulawesi/ Saiful Sulayapi)

Poso, Metrosulawesi.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso  akhirnya menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretaria Daerah Kabupaten (Setdakab) Poso yakni WNL  sebagai tersangka  dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan  pada Bagian Kesramas Tahun Anggaran ( TA)  2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, LB Hamka SH MH, kepada wartawan Rabu 8 September 2021 membenarkan penetapan WNL sebagai tersangka. Penetapan WNL sebagai tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada Bagian Kesramas TA 2020 itu ditingkatkan status penanganannya kepenyidikan berdasarkan surat perintah Nomor 06/P.213/fd.2/04/2021.  

“Setelah cukup dua alat bukti dan hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik  dalam perkara ini, sehingga  Kejaksaan Negeri Poso mengeluarkan surat perintah penyidikan serta meningkatkan status WNL  sebagai tersangka,” tegas LB Hamka.

Disebutkan Kajari Poso kandidat Doktor ini, pihak kejaksaan sudah memperoleh hasil perhitungan mengenai nilai kerugian negara di kasus dugaan korupsi  penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada Bagian Kesramas , dimana WNL sebagai bendahara, yakni sebesar 269 juta sebagai hasil laporan perhitungan dari Tim Inspektorat.

Sementara itu, terkait informasi bahwa dalam kasus dugaan korupsi ini tersangka WNL dikabarkan telah menyetor atau mengembalikan sebagian dari hasil temuan kerugian negara berdasarkan perhitungan Tim Inspektorat, Kasi Pidsus Kejari Poso Hazairin SH yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa tindakan WNL itu tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang mereka tangani. Buktinya, WNL tetap dijerat dan dijadikan tersangka.

“Jadi itu tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang jalan. Informasinya WNL sudah menyetor sebesar 134 juta,” ungkap Hazairin.

Lanjut Hazairin, kasus dugaan korupsi yang menjerat tersangka WNL ini muncul dikarenakan ada laporan, sehingga pihak kejaksaan melakukan cross cek serta melakukan pengumpulan data. Modus operandi ASN tersebut kata Hazairin, yaitu dengan memalsukan tanda tangan Kepala Bagian selaku KPA dan PPTKnya, dari sinilah semua dokumen pencarian dana terjadi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, salah satu pemeriksa di Inspektorat Daerah Poso yang tidak bersedia dikorankan namanya membenarkan hingga tahun kemarin sampai saat ini menemukan kerugian negara di lingkup sekretariat daerah.

“Benar bersangkutan WNL  yakni mantan bendahara di salah satu bagian di Pemkab Poso sudah dilakukan pemeriksaan khusus, hasilnya terjadi penyalahgunaan keuangan negara dan bersangkutan sudah mengakui nya, saat ini sedang proses hukum dan WNL informasi nya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas