Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sulteng, Yahdi Basma. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sulteng, Yahdi Basma mengatakan, pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 memang harus dilandasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Namun karena tahun ini terbilang sebagai tahun transisional, maka tidak boleh menjadikan ‘jalan buntu’ bagi saluran roda pemerintahan daerah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Metrosulawesi, Selasa 7 September 2021.

Tahun ini kata Yahdi, merupakan akhir dari RPJMD tahun 2016-2021, dan awal dari fase RPJMD berikutnya yakni 2021-2026. Hal ini selalu dialami DPRD di seluruh Indonesia jika bertepatan pada tahun ke-5 (lima) pemerintahan daerah berlangsung.

“Nah, memang tahun ini kita ‘apes’ karena beririsan masa laku RPJMD akibat bertepatan di titik tahun ke-5. Namun, seharusnya kita tidak perlu ragu. Sebab, selain berbagai regulasi Pemerintah Pusat berupa PP dan Permendagri serta ada Surat Edaran MDN Nomor 640, kan kita juga punya Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2005-2025,” jelasnya.

Perda Nomor 6 itu katanya, bisa menjadi cantolan Banggar untuk membahas KUA/PPAS saat ini.

“Dengan catatan, kita pastikan bahwa visi misi Gubernur Rusdy Mastura dikonstruksi ke dalam RKPD sebagai dokumen rujukan KUA/PPAS 2022″, katanya.

Diketahui, saat ini memang DPRD melalui Pansus RPJMD baru selesai membahas Ranwal (Rancangan Awal) RPJMD 2021-2026. Namun hal itu bukanlah situasi deadlock yang menjadikan jalan buntu bagi pembahasan KUA/PPAS.

Uraiannya itu kata Yahdi sejalan dengan penjelasan yang disampaikan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Kas Daerah) Sulteng, Bahran, yang hadir pada rapat paripurna tersebut.

Pada kesempatan itu, Bahran mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020, maka pegangan kita pada dokumen RPJMD Teknokratis dan KLHS RPJMD, karena RPJMD tentu saja belum menjadi produk hukum daerah yakni Perda.

Dalam poin 5 SE itu kata Bahran, dijelaskan bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022.

Juga ditegaskan dalam SE itu, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan penyusunan RKPD untuk tahun 2023 dan Tahun 2024, maka Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD provinsi 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta Tahun 2024 dan Bupati/Wali Kota menyusun RKPD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJPD Kabupaten/Kota 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan RKP Tahun 2003 dan Tahun 2024. (din/*)

Ayo tulis komentar cerdas