KONSULTASI PUBLIK - Asisten Moh Faisal Mang mewakili gubernur mengikuti Konsultasi Publik Revisi IDI Regional Ke-III secara virtual dari Ruang Kerja Sekdaprov Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa, 7 September 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Moh Faisal Mang mengikuti Konsultasi Publik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Regional Ke-III. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara virtual diikuti dari Ruang Kerja Sekdaprov Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa, 7 September 2021.

Melalui kesempatan ini dibeberkan alasan merevisi IDI yang disampaikan Plh Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas RI, Wisnu Utomo. Wisnu menyampaikan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ditandai dengan adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Ada empat hal mengapa IDI perlu direvisi yakni IDI belum mengukur kinerja demokrasi pada tingkat nasional/pusat, IDI belum mengakomodasi dimensi ekonomi dan sosial dalam demokrasi, diperlukan penajaman pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang dalam menangkap dinamika demokrasi, diperlukan penajaman metodologi dalam perhitungan IDI melalui pembobolan ulang dan pertimbangan besaran wilayah (district magnitude),” ucapnya.

“Ada tiga aspek kunci IDI yaitu pertama kebebasan adalah proses sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri,” tambahnya.

Kedua terkait kesetaraan mengacu proses sejauh mana kelompok minoritas ataupun sub-altern secara substansial dapat memiliki akses sumber daya diberbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan.

Ketiga, kapasitas lembaga demokrasi terkait proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi dan sosial.

Kegiatan turut dihadiri Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Direktur Statistik Ketahanan Sosial dan Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan Menko Polhukam. Peserta dari beberapa provinsi antara lain NTT, NTB, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas