TERSERET SUAP - Bupati Banggai Laut (Balut) nonaktif, Wenny Bukamo saat tiba di gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta usai terkena operasi tangkap tangan oleh KPK beberapa waktu lalu. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Mantan Bupati Banggai Laut (Balut), Wenny Bukamo, terdakwa penerima suap Rp2,2 miliar dari tiga pengusaha divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan atau setara dengan 4,5 tahun penjara. Selain itu dia juga dihukum untuk membayar pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta  membayar uang pengganti senilai Rp500 juta subsider 1 tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, dalam persidangan yang berlangsung Jumat, 3 September 2021, pekan kemarin. 

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis hakim, Muhammad Djamir SH MH, mantan Bupati Balut tersebut juga harus menerima ganjaran hukuman berupa pencabutan hak politik selama dua tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Wenny Bukamo berupa pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama dua tahun,  setelah terpidana selesai menjalani pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap,” demikian dikatakan ketua majelis hakim Muhammad Djamir didampingi dua hakim anggota Darmansyah SH. MH, dan Bonifasius N Ariwibowo, SH, disidang putusan yang berlangsung secara virtual.

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Sebelumnya terdakwa Wenny Bukamo dituntut pidana penjara selama 5 tahun, kemudian membayar denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp500 juta subsider 1 tahun penjara.

Dalam kasus suap ini, Wenny Bukamo dibantu, terdakwa Recky Suhartono Godiman dan Hengky Thiono. Kedua terdakwa ini juga telah menuai hukuman dari majelis hakim. Terdakwa Recky Suhartono Godiman divonis pidana 4 tahun penjara dan  membayar denda Rp200 juta, subsider enam bulan kurungan. Sementara, Hengky Thiono divonis pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Dalam putusan majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti secara sah sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Hal memberatkan diantaranya, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan  yang bersih dari kolusi, korupsi  dan nepotisme,” kata Muhammad Djamir lagi.

Terpisah, usai pembacaan putusan terdakwa Recky Suhartono Godiman melalui penasehat hukumnya, Muh Rasyidi Bakry mengatakan, pikir-pikir mengajukan upaya hukum banding, masih ada waktu 7 hari usai pembacaan putusan kemarin. 

“Jadi Klien kami saat ini sedang pikir-pikir untuk ajukan upaya hukum banding,“ kata Muh. Rasyidi Bakri dikonfirmasi baru-baru ini.

Dimintai tanggapan putusan, menurut pihaknya, itu terasa sangat tidak adil bagi kliennya, karena terkait pengakuan Djufri Katili bahwa dia pernah memberi uang kepada Recky Godiman tidak didukung alat bukti sah, karena hanya berdasarkan pengakuan pribadi Djufri Katili. Rasyidi menambahkan, dan pengakuan itupun, telah diralat Djufri Katili saat memberi kesaksian di persidangan.

“Semestinya fakta itu harus dipertimbangkan secara layak, tapi itu tidak dilakukan,” pungkasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas