IKUT RAKOR - Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir (kiri) saat mengikuti Rakor Penerapan PPKM Level 4,3 yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Secara Virtual,  Ahad 5 September 2021. (Foto: Admin Pimpinan)

Palu, Metrosulawesi.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengharapkan kepala Kepala Daerah untuk mempercepat realisasi anggaran untuk biaya penanganan Covid.

Hal itu dikemukakannya saat rakor penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartato secara virtual, Ahad 5 September 2021. Rakor tersebut juga diikuti Wagub Sulteng, H Ma’mun Amir.

Menkeu mengatakan, alokasi anggaran untuk kesehatan secara nasional sebesar Rp214,97 triliun baru terealisasi sebesar Rp83,84 triliun. Sementara alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp186,64 triliun baru terealisasi Rp107,31 triliun. Sedangkan Program Prioritas pagu Rp117,94 triliun terealisasi baru Rp56,34 triliun. Selanjutnya anggaran Dukungan Umum dan Korporasi sebesar Rp162, 40 triliun terealisasi Rp53,7 triliun, dan Insentif Usaha dari pagur Rp62,83 triliun baru terealisasi Rp56,76 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan, penurunan kasus Covid-19 secara nasional sangat menggembirakan. Demikian juga konfirmasi kesembuhan juga sangat baik, tetapi kasus kematian masih tetap tinggi.

Menko Airlangga, meminta kondisi ini tidak membuat kita untuk lalai untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Operasi Yustisi harus terus digalakkan keterpaduan tugas unsur Forkopimda harus ditingkatkan agar penanganan Covid-19 dapat terpadu,” kata Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan percepatan vaksinasi harus terus ditingkatkan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan juga meminta agar honorarium Tenaga Nakes agar segera dibayarkan karena daerah banyak masih di bawah 50 % pembayaran Nakesnya.

Jaksa Agung Diwakili jaksa Agung bidang Intelijen Dr. Sunarta menyampaikan, walaupun saat ini terjadi penurunan kasus Covid jangan sampai membuat lengah. Dia minta agar terus dilakukan Operasi Yustisi terhadap protokol kesehatan dan terkait dengan percepatan penyaluran anggaran penanganan Covid.

Jaksa Agung sudah memerintahkan Kajati dan Kajari untuk membentuk Posko pendampingan terkait dengan alokasi anggaran penanganan covid.

“Kalau ada jajaran kejaksaan yang datang kepada pemerintah daerah tujuannya adalah untuk pendampingan untuk percepatan realisasi anggaran penanganan covid di daerah,” katanya.

Wagub Ma’mun, menyampaikan harapannya agar seluruh OPD dapat melaksanakan dengan baik seluruh arahan penanganan Covid.

“Walaupun saat ini penurunan kasus konfirmasi covid di Sulteng secara umum sangat menurun dan kasus kesembuhan sangat baik. Jangan sampai hal ini membuat kita semua menjadi lengah, dan kita menjadi kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan,” pinta Wagub.

Wagub meminta masyarakat harus lebih patuh untuk mematuhi protokol kesehatan, Pemerintah Kabupaten dan Kota Palu harus terus mengendalikan Mobilitas masyarakat dan meningkatkan penanganan Penanggulangan Covid dengan baik.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas