RDP - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Palu dengan jajaran Direksi PT CNE, Kamis, 2 September 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)
  • Jika Pembangunan Dihentikan Sangat Bahaya

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi PT Citra Nuansa Elok (CNE) di Gedung DPRD Palu, Kamis, 2 September 2021, Direktur Operasional PT CNE, Rizal mengungkapkan pembekuan  aktivitas keuangan berdampak pada gaji karyawan PT CNE.

“Pembekuan keuangan atau dana PT CNE ini berdampak hukum, tolong gaji karyawan dibayar karena berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk hal ini kami sudah menyurat ke Pemerintah Kota Palu. Nah, ini kalau tidak dipenuhi, jadi repot kita. Yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasional PT CNE adalah Direksi, bukan Komisaris, bukan pemegang saham, itu jelas. Makanya kami melayangkan surat ke Pemerintah Kota Palu, Anggota Dewan yang terhormat dapat melihat di salinan yang kami berikan,” kata Rizal di hadapan para Anggota DPRD Palu saat RDP.

Selanjutnya, Rizal pun menampilkan dalam slide presentasinya Surat Pembekuan Keuangan PT CNE dari Pemerintah Kota Palu.

“Ini surat yang kami layangkan ke Pemerintah Kota Palu dimana disitu kami bermohon Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan jangan dilanggar, ada hak karyawan disitu, ada orang-orang disitu,” kata Rizal.

“Jika di Surat Pembekuan Keuangan itu ada pengecualian misalnya (gaji karyawan tetap dibayarkan), tidak masalah, kami tidak pernah melawan apa yang disampaikan pemegang saham. Tapi  kami juga harus menyampaikan apa yang menjadi peraturan,” jelasnya.

Sementara itu soal agenda RUPS Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2021 dimana pemegang saham mayoritas yakni Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid membekukan aktivitas keuangan PT CNE, kata Rizal, pihaknya sudah menghubungi notaris yang ditunjuk dalam RUPS Luar Biasa itu.

“Setelah kami hubungi notaris itu kami temukan bahwa di RUPS Luar Biasa kemarin (19 Agustus 2021) agenda yang dibacakan adalah evaluasi kinerja manajemen Direksi, dan ini kami sepakati bersama, walau kami tidak punya hak suara dan hak bicara dalam RUPS Luar Biasa itu. Tapi keputusan Notaris itu bertolak belakang dengan agenda. Notaris memasukkan beberapa agenda yang tidak masuk dalam hal yang dibicarakan di RUPS Luar Biasa itu,” kata Rizal.

“Jadi kami mau mengadu kemana. Kami sadar kami hanyalah titipan. Soal periodesasi jabatan kami yang ditanyakan anggota dewan yang terhormat, kapan pun kami bisa diganti Pimpinan Dewan terhormat. Tahun pengangkatan kami 2017 sampai 2023. Tapi ada perubahan akta, sesuai yang kami sampaikan. Perubahan akta itu terjadi pada 2018, karena ada balik nama dari Muhammad SandiriLa Anto, disesuaikan dengan periodesasi sebelumnya, Pak Hidayat Lajaya dan Pak Karman Karim. Jadi pada 2018 lewat RUPS lagi kami diangkat sampai 2023. Tapi kalau saat ini pemegang saham ingin kami diganti, itu kewenangan penuh pemegang saham,” jelasnya.

Sementara itu, saat ditemui awak media usai RDP, Direktur Utama PT CNE, Muhammad Sandiri La Anto mengungkapkan hingga saat ini pekerjaan fisik yakni pembangunan struktur tetap berjalan.

“Itu sangat berbahaya jika pekerjaan fisik pembangunan Mall Tatura sekarang dihentikan. Karena kalau itu ditinggalkan (tidak dikerjakan) bencana di wilayah itu. Akan terjadi kubangan air yang kemudian bisa masuk dalam galian ruko-ruko itu, maka bangunan di bagian utara dan selatan itu bisa ambruk masuk ke dalam galian struktur yang kami kerjakan. Ini yang kita jaga, jangan sampai kalau pekerjaan pembangunan itu berhenti, nanti terjadi sesuatu dan Wali Kota kita yang disalahkan, sementara Wali Kota Palu kita ini harus kita jaga harkat dan martabatnya,” jelasnya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas