RAPAT BANGGAR DPRD - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, terkait KUA-PPAS tahun 2021, Senin 6 September 2021. (Foto: Ist/ Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Senin 6 September 2021.

Rapat Paripurna  penyampaian KUA dibahas sekitar pukul 10.00 WITA, dan dilanjutkan pukul 14.50 Wita, pembahasan lanjutan KUA-PPAS dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah.

Dalam rapat Banggar tersebut, sejumlah anggota dewan sedikit naik pitam saat membaca KUA-PPAS yang disodorkan TAPD. Bahkan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, menilai DPRD sudah dibohongi karena KUA-PPAS yang disodorkan tidak dilandasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita (DPRD) dibohongi, tidak ada RPJMD di dalamnya (KUA-PPAS), sementara disampaikan kepada DPRD, KUA-PPAS sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019,” tegas Muharram Nurdin.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan itu, setelah membaca dokumen KUA-PPAS. Padahal, pembahasan KUA-PPAS harus berdasarkan RPJMD, namun dokumen yang disodorkan ke DPRD tidak mengacu RPJMD itu.

“Memang DPRD baru selesai membahas RPJMD pemerintahan Rusdi Mastura, tetapi itu belum menjadi Perda. Sementara RPJMD yang lalu belum dicabut perdanya. Ini menjadi tidak jelas, KUA-PPAS ikut RPJMD mana,” tegasnya.

Muharram juga dibuat kesal karena TAPD mengklaim KUA-PPAS sesuai dengan PP 12 Tahun 2019. Seharusnya, kata Muharram kalau mengacu peraturan tersebut, KUA-PPAS ini sudah dibahas pada minggu kedua Agustus 2021.

“Kalau ini dibahas sekarang (September), terus aturan yang mana diikuti,” ketusnya.

Lanjut Muharram, apa salahnya KUA-PPAS ini disusun berdasarkan RPJMD yang sudah ada. Setelah RPJMD yang baru disahkan, baru kemudian dilakukan revisi ulang dalam KUA-PPAS.

“Daripada seperti begini, memanipulasi KUA-PPAS, dengan harapan anggota dewan tidak membacanya,” kesalnya.

Karena itu, dia menyarankan supaya pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 ditunda dulu. DPRD perlu berkonsultasi kepada Kemendagri untuk meminta petunjuk, apakah memungkinkan pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan meskipun RPJMD belum ditetapkan.

KUA-PPAS harus berlandaskan RPJMD juga sudah diingatkan oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, saat membuka rapat Banggar-TAPD. Sebab, RPJMD saat ini masih dikonsultasikan dengan Kemendagri, belum ditetapkan menjadi Perda.

“Normatifnya, KUA-PPAS itu sesuai RPJMD,” tegasnya.

Saran dikembalikan dulu KUA-PPAS juga disampaikan Sonny Tandra. Sebab, pembahasan KUA-PPAS harus sesuai aturan, landasan hukumnya jelas.

“Kami tidak ingin membahas sesuatu tanpa landasan hukum yang jelas,” ujar Sonny Tandra.

Banggar menyayangkan sikap TAPD menyodorkan KUA-PPAS tanpa aturan yang jelas. Semestinya, RPJMD sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar hukumnya, apalagi perdanya juga belum dicabut.

Karena menerima banyak kritikan dari DPRD, pembahasan KUA-PPAS tidak dilanjutkan sampai ada landasan hukum yang jelas. TAPD yang dipimpin langsung Ketua TAPD, Mulyono juga tidak bisa berbuat banyak setelah mendapat banyak kritikan dari anggota dewan. (*)

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas