RDP SOAL PT CNE - Dirut PT CNE, Muhammad Sandiri La Anto (kiri) didampingi direksi lainnya saat mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Palu, Kamis 2 September 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)
  • Direksi PT CNE Buka-bukaan di DPRD Kota Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Jajaran direksi PT PT Citra Nuansa Elok (CNE), buka-bukaan soal pembekuan kinerja keuangan perusahaan itu di forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Palu, Kamis 2 September 2021.

“Apa yang terjadi sekarang ini tidak perlu kita risaukan. Apa yang terjadi di media sosial itu hal yang wajar. Cuma kami harus menyikapinya dengan memberi penjelasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman memandang PT CNE ini,” kata Dirut PT CNE Muhammad Sandiri La Anto mengawali pemaparannya.

DPRD Kota Palu memang mengundang perusahaan milik Pemda Kota Palu itu setelah keputusan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang membekukan kinerja keuangan perusahaan pengelola mal Tatura itu. Wakil Rakyat itu ingin mengetahui lebih jelas persoalan yang dihadapi perusahaan itu. Terutama terkait dengan pembekuan kinerja keuangan yang dilakukan Wali Kota Hadianto. RDP juga dihadiri jajaran direksi PT CNE.

Direktur Operasional PT. CNE, Rizal mengungkapkan bahwa tiap tahun, baik itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun pada RUPS luar biasa, pihaknya selalu melaporkan kinerja keuangan PT CNE kepada pemegang saham utama yakni Pemerintah Kota Palu.

“Hampir setiap tahun kami memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemkot Palu. Dan pada 29 Juni 2021 saat digelar RUPS tahunan, diputuskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan PT CNE diterima,” ungkapnya.

Selain memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemkot, keuangan PT CNE setiap tahunnya juga diaudit oleh auditor independen dan auditor pemerintah yakni pihak Inspektorat dan BPK.

“Namun pada RUPS Luar Biasa tertanggal 19 Agustus 2021 secara sepihak aktivitas keuangan kami dihentikan sementara. Padahal agenda RUPS luar biasa itu adalah evaluasi kinerja, evaluasi baik secara operasional maupun keuangan,” tambahnya.

Hal itu pun diamini oleh Dirut Muhammad Sandiri La Anto. Saat bertemu dengan para awak media usai RDP. Sosok yang akrab disapa Memet ini mengungkapkan suasana jalannya RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan 19 Agustus itu.

“Sesuai undangan, agenda RUPS Luar Biasa tertanggal 19 Agustus 2021 itu adalah evaluasi kinerja PT CNE. Tetapi kemudian kita tidak diberi kesempatan memberikan pemaparan evaluasi kinerja itu,” kata Memet.

Pemkot Palu dalam Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid selaku pemegang saham terbesar yang memimpin RUPS kala itu kata Memet, langsung saja memutuskan membekukan kinerja keuangan dan audit eksternal yang dilakukan Inspektorat dan BPK kepada PT CNE.

“Namun kami sebagai Direksi menghargai, menghormati keputusan Pak Wali Kota Palu sebagai pimpinan kita semua, yang kita harus jaga martabatnya. RUPS Luar Biasa itu tidak berlangsung lama, kisaran mungkin hanya 10 menit,” ungkapnya lagi.

Keputusan Wali Kota itu di luar dugaan, karena pada RUPS Tahunan 29 Juni 2021 laporan keuangan PT CNE diterima oleh Pemkot Palu, dan sudah menjadi lembaran negara terdaftar di Kemenkumham.

“Jadi kita mau bicara apa dengan pembekuan ini. Ya tentu, apa yang dilakukan pemegang saham ini yaitu Pemkot tentunya kita apresiasi,” ungkapnya.

Meski keputusan Wali Kota itu penuh tanda tanya, namun pihaknya tetap mematuhi.

“Kami selaku Direksi PT CNE menjalankan itu, dan tidak ada masalah ketika kami diperiksa. Ini juga untuk menjawab apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita tidak RDP dengan DPRD Palu hari ini, masalah ini mungkin semakin blunder,” tambahnya.

Legislator: Jangan Ada Unsur Politik

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota DPRD Kota Palu dari PKS, Sucipto mengungkapkan setelah mendengar penjelasan dari Direktur Utama dan bersama jajaran Direksi lainnya bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah di PT CNE.

“Yang masalah adalah komunikasi kita. Jadi bahwa apa yang dilakukan PT CNE murni bisnis, dan itu akan mendatangkan income yang bagus untuk Kota Palu. Saya mohon jangan ada unsur politis, yang akhirnya menghalangi investasi,” kata Sucipto, Anggota DPRD Kota Palu Fraksi PKS ini.

“Dapil saya pas di wilayah Mal Tatura ini berada. Jadi saya mohon, keberadaan Mal Tatura ini adalah ikon Kota Palu, yang pimpinan sebelumnya melihat Kota Palu ini tidak akan berkembang kalau tidak ada mal. Cikal bakal adanya PGM itu karena adanya Mal Tatura. Jadi hal ini hanya masalah komunikasi,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palu asal Golkar, Ishak Cae meminta pimpinan sidang Erman Lakuana untuk mengagendakan kunjungan lapangan ke PT CNE.

“Harapan saya, pertama PT CNE ini kan dianggap di dalamnya ada masalah dan kedua adanya Surat Wali Kota Palu tentang pembekuan aktvitas keuangan PT CNE, maka DPRD Kota Palu harus melakukan kunjungan lapangan ke PT CNE, lihat situasi di sana,” kata Ishak Cae.

Kunjungan itu, kata Ishak, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari polemik ini.

“Supaya ketika kita membuat rekomendasi cukup jelas fakta yang kita sampaikan, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan agar ke depannya PT CNE ini tidak tambah masalah. Kita harus mencari fakta sebenarnya dan kita sampaikan ke Pak Wali Kota untuk menjadi bahan pertimbangannya,” kata Ishak.

Sementara itu, Anggota DPRD Palu Fraksi PDIP, Joppi Alvi Kekung mengungkapkan bahwa RDP itu sangat penting sehingga pihak DPRD Kota Palu dapat informasi langsung dari jajaran Direksi PT CNE terkait isu yang beredar di tengah masyarakat.

“Boleh dikatakan informasinya akurat, karena PT CNE sebagai pengelola pasti banyak mengetahui tentang seluk beluk perusahaannya tidak berdasarkan isu dan pemberitaan. Misalnya pertama, komposisi pemegang saham PT CNE berubah, dan ternyata kita dengarkan hari ini, komposisi pemegang saham tetap pada akte yang lama, tidak ada perubahan itu,” ungkapnya.

Kedua, kata Joppi, kinerja PT CNE selama ini telah dibuktikan dengan audit, baik itu audit independen maupun audit dari pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kota Palu dan BPK.

“Apakah itu sehat atau tidak, itu dibuktikan dengan audit. Begitu juga dengan laporan pemerintah daerah, dibuktikan dengan audit. Sehingga untuk mendapatkan opini auditor atau pemeriksa itu tidak gampang, dia itu harus sesuai dengan mekanisme dan standar, kalau laporan keuangan pemerintahan itu bersandar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara untuk PT CNE ini ada dua, satu bersandar pada UU Perseroan Terbatas, menggunakan akuntan publik, tapi karena PT CNE melekat di aset Pemda, PT CNE juga harus diaudit oleh BPK. Dan dilihat, pemeriksaan keuangan dari akuntan publik maupun BPK terhadap PT CNE, apakah ada rekomendasi yang diterbitkan oleh dua auditor ini. Disitu kita bisa melihat kinerja keuangan mapun kinerja operasional PT CNE,” jelasnya.

“Kalau ada temuan pasti dituangkan pada berita acara hasil pemeriksaan, seperti itu. Jadi yang berhak atau untuk mengetahui apa isi kinerja PT CNE, ada yang berwenang yakni BPK atau akuntan publik, kita bisa lihat disitu. Jadi kita tidak bisa bisa berandai-andai disini,” kata Joppi lagi.

Reporter: Yusuf Bj
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas