Dr. Hatija Yahya. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)
  • 10 Kabupaten di Sulteng Boleh PTM Terbatas

Palu, Metrosulawesi.id – Sebanyak 10 kabupaten di Sulteng dibolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Ke-10 kabupaten itu adalah daerah yang status (Pemberlakuakn Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)-nya berada di level 1, 2, dan 3.

Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, Dr. Hatija Yahya mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah terkait kebijakan secara nasional oleh Mendikbud RI, yang telah memperbolehkan dimulainya PTM secara terbatas.

Menurut Hatija, sesuai instruksi Gubernur bahwa 10 Kabupaten di Sulteng yang status PPKM telah memasuki level 3, telah diperkenankan melaksanakan PTM tetapi secara terbatas. Kecuali, Kota Palu, Poso dan Banggai.

“Yang dimaksud dengan terbatas yakni tetap merujuk pada SE Gubernur yang dikeluarkan pada 1 Juli 2021, bahwa seluruh siswa itu diperkenankan PTM tetapi diatur. Jadi setiap jenjang kelas hanya diberikan kesempatan pertemuan sebanyak dua hari dalam seminggu, misalnya kelas X dua hari, kelas XI dua hari, dan kelas XII juga dua hari,” ujar Hatija, di ruang kerjanya, Senin, 30 Agustus 2021.

Kemudian kata Hatija, dalam setiap kelas hanya dibolehkan hadir sebanyak 18 peserta didik. Artinya hanya diperkenankan 50 persen siswa hadir di sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran.

“Selain itu waktu belajar siswa di sekolah hanya diperkenankan 45 menit selama pertemuan kali tiga, jadi tidak lama di sekolah. Kita sangat berharap kepada seluruh kepala sekolah bijak melihatnya.”

Hatija mengatakan, di jenjang SMK ada ke khususan karena siswanya persiapan untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka sekolah kejuruan diminta untuk melakukan persiapan sehingga siswa itu lebih mapan pada saat di dunia kerja.

“Kita juga berharap dalam pelaksanaan PTM itu ada yang terpapar, maka secara otomatis sekolah itu ditutup selama lima hari,” jelasnya.

Hatija mengimbau, kepada seluruh cabang dinas dan masing-masing ketua MKKS, agar meminta rekomendasi dan persetujuan dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 kabupaten dan kota. Jangan sampai ada pembukaan proses pembelajaran tatap muka, tetapi Satgas Covid tidak mengetahuinya.

“Kita juga sangat berharap kepada seluruh sekolah agar sudah melakukan pengisian data di laman Dapodik, artinya sekolah harus menyampaikan ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan dalam melakukan PTM, kepala sekolah juga harus membaca SKB empat Menteri terkait dengan pelaksanaan PTM, dan peraturan perundangan lainya yang relevan,” ujarnya.

Selain itu kata Hatija, setiap sekolah harus membentuk Satgas Covid-19, sehingga ruang UKS harus betul-betul dipersiapkan, misalnya menyiapkan APD minimal dua sampai tiga pasang. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Sekiranya 1 September jika memungkinkan beberapa sekolah di 10 Kabupaten itu, bisa membuka PTM terbatas, dan itu telah disilahkan. Yang terpenting adalah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas