Moh Rifani. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dipatok sebagai syarat konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Hal itu dibenarkan oleh pejabat Sekretariat daerah Palu, Moh Rifani. Asisten I Pemerintahan dan Kesra itu menyebutkan, program tersebut didasari menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Jadi peraturan itu dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras di pasaran agar tidak berselih jauh (harganya),” ungkap Rifani lewat sambungan telepon Jurnalis Metrosulawesi, Jumat, 27 Agustus 2021.

Selain itu Rifani bilang, tujuan utama lainnya dari kebijakan itu membantu sekaligus mensejahterakan Petani Sulawesi Tengah, seperti di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, dan Sigi.

“Kalau ada misalkan kondisi berasnya rusak, pasti bisa diklaim atau diganti dengan beras baru,” imbuh dia.

Dia merincikan, setiap ASN Palu dikenakan membeli 20 kilogram beras kualitas premium itu, yang satu kilogramnya ditaksir harga Rp10 ribu.

“Tetapi tidak harus (membeli) 20 kilogram itu sebenarnya. Karena banyak ASN kemarin-kemarin ada yang ambil hanya 5 kilo, 10 kilo bahkan, ada sampai 40 kilo,” bebernya.

Menariknya, dituturkan Rifani, program hasil kerja sama Pemkot Palu dengan Bulog Sulteng itu tidak memaksa setiap ASN yang kini berjumlah sekitar 6 ribu orang, harus atau wajib membeli Beras Bulog.

“Tidak ada paksaan, kalau dia (ASN) dari dulu punya langganan beras produk lain ya silakan. Kami hanya sebatas sekadar menyarankan saja,” pungkas Rifani.

Padahal kerja sama itu di atas Surat Edaran (SE) Wali Kota Palu, tertanggal 8 Juli 2021 pada poin kedua menyebutkan ‘perjanjian kerja sama tentang penyaluran beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu dengan jenis komoditas beras premium, ukuran kemasan 5 kg sampai 10 kg, kuantum yang DIWAJIBKAN untuk setiap ASN sebanyak 20 kg dengan harga jual Rp10.000/kg.

Kata wajib itu lebih dipertegas lagi di poin 3 SE tersebut, disebutkan: Berdasarkan surat kesepakatan dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kota Palu dan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah tersebut, setiap ASN diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhinya.

Poin 4 surat edaran itu menyebutkan, ASN yang menerima beras dalam keadaan dan kualitas yang baik, dan apabila keadaan beras tidak memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas yang telah disepakati, bisa menolak dan menyampaikan pengaduan ke pihak Bulog. Surat edaran tersebut sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara Pemda Kota Palu dan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulteng, tanggal 5 Juli 2021 tentang pengadaan dan penyaluran beras pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kota Palu.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas