Ilustrasi. (Grafis: Metrosulawesi/ Mohammad Rahmad)
  • Setiap Bulan 20 Kg, Tertuang Dalam SE

Palu, Metrosulawesi.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Palu diwajibkan untuk membeli beras dari perusahaan Bulog Wilayah Sulteng. Setiap ASN diwajibkan membeli sebanyak 20 kg beras premium dengan harga Rp10.000 per kilogram.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Palu tanggal 8 Juli 2021, tentang pengadaan dan penyaluran beras bagi pegawai ASN lingkup Pemkot Palu.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bulog Sulteng, Basirun yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, ketentuan tersebut sesuai kesepakatan kerja sama atau MoU antara Pemkot Palu dan Bulog Sulteng.

“Kerjasama itu dimulai pertengahan Juli 2021 lalu. Selama enam bulan masa MoU-nya,” ujar Basirun kepada Metrosulawesi, Kamis, 26 Agustus 2021.

Basirun menuturkan, kebutuhan beras yang dipasok berkualitas premium dengan jatah setiap pribadi ASN 20 kilogram dalam setiap bulannya.

Beras premium yang dibandrol Rp10 ribu sekilogram ke ASN Kota Palu itu, terbilang cukup jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), karena normalnya dijual Rp12,450 ribu per kilogram.

Pasokan beras itu jika mengacu jumlah ASN Kota Palu sekitar 6.000 orang, maka Bulog Sulteng akan menyalurkan sebanyak 120 ton setiap bulannya.

“Setiap tiga bulannya mereka (Pemkot Palu serta ASN) akan evaluasi, apakah pelayanan beras Bulog bagus atau apa ya, silakan saja,” katanya.

Teknis pembayaran pembelian beras itu akan dibebankan pada gaji ASN setiap bulannya. Jika 20 kg dengan harga Rp10 ribu per kilonya, maka ASN harus membayar ke Bulog sebesar Rp200 ribu per bulan.

Pihak Bulog bersedia menerapkan utang, atau mereka bersedia mengantarkan bahan pokok makanan itu ke ASN dengan sistem pascabayar.

“Yang jelas program kerja sama ini tidak ada paksaan ya, ini penting ditekankan. Kalau ada ASN yang menolak, sejauh ini kami sekadar menawarkan saja,” kata Basirun.

Basirun mengatakan, jalinan ini erat kaitannya dengan program hulu hingga hilir Bulog.

“Serapan (produk) Bulog itu akan bertambah apabila ada pasar-pasar alternatif. Jadi kalau Bulog menerima order (pesan) dari ASN tentunya kami akan menyerap beras petani lokal, kualitasnya kami buat jadi beras premium,” bebernya.

Selain itu, ketika organisasi besar seperti ASN mengonsumsi beras Bulog maka tekanan terhadap pangsa pasar jadi kurang.

“Sehingga harga di pasar akan berdampak (positif) pada stabilisasi harga,” pungkas Basirun.

Program itu diharapkan menarik kembali minat konsumsi masyarakat umum terhadap produk bahan pokok oleh Bulog. Di samping keadaan inflasi sejauh ini di Kota Palu dan Kabupaten Banggai berbobot sangat besar.

Meskipun disebutkan tidak ada paksaan, namun kenyataannya dalam surat edaran Wali Kota Palu nomor:500/1570/Ekonomi/2021 itu sudah mewajibkan ASN untuk membeli 20 kg beras Bulog tersebut.

Hal ini seperti tertuang pada poin 2 surat edaran itu, disebutkan: Perjanjian kerjasama tentang penyaluran beras bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu dengan jenis komoditas beras premium, ukuran kemasan 5 kg sampai dengan 10 kg, kuantum yang diwajibkan untuk setiap ASN sebanyak 20 kg dengan harga jual Rp10.000/kg.

Kata wajib itu lebih dipertegas lagi di poin 3 SE tersebut, disebutkan: Berdasarkan surat kesepakatan dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kota Palu dan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah tersebut, setiap ASN diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhinya.

Poin 4 surat edaran itu menyebutkan, ASN yang menerima beras dalam keadaan dan kualitas yang baik, dan apabila keadaan beras tidak memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas yang telah disepakati, bisa menolak dan menyampaikan pengaduan ke pihak Bulog.

Surat edaran tersebut, sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara Pemda Kota Palu dan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulteng, tanggal 5 Juli 2021 tentang pengadaan dan penyaluran beras pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kota Palu.

Media ini berupaya meminta tanggapan dari Pemkot Palu perihal kerja sama ini, spesifiknya Asisten II Bidang Perekonomian. Namun hingga jelang sore hari, ruangan bidang itu terkunci atau tak ada aktivitas pekerjaan sama sekali.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas