DAPAT KADO - Ibu yang melahirkan di mobil mendapatkan hadiah dari SCTV. Kado tersebut diserahkan langsung koresponden SCTV di Palu, Syamsudin, Rabu 25 Agustus 2021. (Foto: Fb/ Eva Naura)
  • Legislator Sayangkan RS Tolak Ibu Ingin Melahirkan

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota DPRD Kota Palu menyayangkan adanya penolakan sejumlah rumah sakit terhadap pasien, yang merupakan ibu hamil hendak melahirkan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Korona, mendorong agar pemerintah Kota Palu melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu merupakan tanggapan Mutmainah setelah melihat ramainya pembahasan di sosial media, terkait ibu hamil yang hendak melahirkan namun tidak dilayani oleh sejumlah rumah sakit di Kota Palu, baru-baru ini. Ada dua kejadian serupa di waktu yang hampir bersamaan.

“Terkait dua kasus yang muncul seharian, yang membuat kita merasa prihatin dan bahkan menyedihkan ketika ada seorang ibu yang akan melahirkan dan ditolak oleh 6 rumah sakit karena situasi pandemi, dan keterbatasan tenaga dokter yang menangani,” ujar Mutmainah, Rabu 25 Agustus 2021.

“Kemudian 1 kasus seorang ibu pasien Covid-19 yang meninggal dunia setelah beberpa saat melahirkan membuat saya ingin Pemerintah Kota Palu segera melakukan evaluasi, khusus bagi tenaga medis baik dari segi pelayanan maupun fasilitas rumah sakit,” kata Neng, sapaan akrab politisi Nasdem itu.

Menurut dia, pelayanan untuk ibu hamil yang hendak melahirkan di fasilitas kesehatan merupakan hal yang urgen di situasi pandemi. Ada banyak ibu yang akan melahirkan dan mengalami banyak problem karena situasi pandemi Covid-19, baik mereka sebagai pasien covid maupun tidak.

“Sedih sekali rasanya jika hal ini terjadi, dan saya berharap ini menampar kita semua. Dan tak boleh berulang lagi, harus segera dibenahi.”

Neng berharap kejadian tersebut diseriusi, jika perlu, harus ada rapat khsusus yang melibatkan wakil rakyat di DPRD Kota Palu untuk duduk bersama.

Dia juga meminta Wali Kota Palu segera turun bersama untuk mendengarkan langsung suara dari bawah, agar berbagai masalah tersebut benar-benar berdasarkan fakta lapangan, bukan sekedar laporan yang mengenakan.

“Semoga kejadian ini tak boleh lagi terjadi di sekitar kita,” tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal. Menurutnya, perlu dilakukan perbaikan pelayanan untuk memenuhi hak warga.

“Ini harus menjadi tema besar. Termasuk kebijakan rapid anti gen, bagi saya kebijakan yang perlu ditinjau. Harusnya cukup dengan menunjukkan kartu vaksin. Bagaimana mau maksimalkan pelayanan di masyarakat kalau masalahnya stok vaksin terbatas,” katanya.

Dia tegaskan, tidak boleh ada alasan apapun untuk menolak masyarakat. Karena kesehatan merupakan urusan wajib yang berkenaan hak pelayanan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

“Memangnya dokter kandungan atau bidan di Kota Palu terbatas ya? Apakah orang miskin tidak boleh melahirkan di rumah sakit? Penuhi hak masyarakat dan tunaikan tanggung jawab pemerintah.”

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas