DR. Rusmiadi,ST,M.Si. (Foto: Istimewa)

Oleh : DR. Rusmiadi,ST,M.Si *)

MEMPERCEPAT pertumbuhan dan meraih kinerja yang lebih baik, tentunya  sangatlah tidak mungkin hanya dengan mengandalkan pemikiran dan daya juang kita sendiri. Kita membutuhkan sinergi dari instansi pemerintah lain yang membantu kita selama ini. Dengan kata lain, percepatan pertumbuhan tidak hanya membutuhkan  investasi dana dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan teamwork yang kuat.  Tidak mungkin hanya kita yang berlari sendiri.Disinilah perlu adanya saling mendukung dalam sinergi Program kerja antara instansi pemerintah daerah dan selalu menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan secara operasional, proses pencapaian visi misi pemerintah daerah dapat berjalan dengan mulus, sehingga  mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur serta pengembangan wilayah di daerah guna percepatan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa hal penting menurut kami yang perlu menjadi perhatian guna mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, diantaranya konektivit  dan Pengembangan Infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Pemangku kepentingan harus berkolaborasi demi mendukung pemerataan pembangunan. demikian halnya Provinsi Sulawesi Tengah, satu provinsi yang memiliki letak strategis karena letaknya di bagian Tengah Pulau Sulawesi, Indonesia  dengan Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km², dan jumlah penduduk sebanyak 2.985.734 jiwa (2020). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi Ekspor Provinsi Sulawesi Tengah yang Berdaya Jual Tinggi, Produk Kehutanan, Agri Product (Produk Perkebunan), Produk Kelautan, Produk Industri/Manufaktur dan Produk Pertambangan. Dimana Akses Distribusi terhadap potensi Sumber daya yang dimiliki di daerah-daerah dapat dilakukan melalui dua akses, yaitu akses perhubungan udara dan perhubungan laut, serta  ditunjang dengan ketersedian infrastruktur jalan yang memadai.

Dalam hal kelancaran distribusi produk-produk yang dimiliki, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi beberapa instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Sebagai contoh memperoleh informasi/ data dalam penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Nasional/ Provinsi) yang  cukup kompleks, dibutuhkan data-data penunjang dari instansi diantaranya  Bappeda Provinsi/kota, Kementerian perhubungan pusat/ daerah, Dinas BinaMarga dan Penataan Ruang Provinsi/ Kota.Adapun data dimaksud diantaranya :Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang berupa Tatranas (Tatanan Transportasi Nasional)  ; Rencana Induk Pengembangan Simpul-simpul Transportasi: Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal, & Stasiun.

Data-data dimaksud juga digunakan untuk Identifikasi Kebijakan Jaringan Jalanuntuk Mendukung Pengembangan :Kawasan pertumbuhan; Kawasan perbatasan; Solusi konflik wilayah

Keterbukaan daerahterisolir; Kawasan pulau kecil danpulau terluar Kawasan Pengentasankemiskinan Daerah tertinggal.  Identifikasi Kawasan Lindung : Hutan Lindung; Konservasi Air; Cagar Budaya & Satwa.Analisis Keterhubungan (Konektivitas) antara PKN  dan/atau PKW dari :Pelabuhan Laut Utama/; Pengumpul; Bandar Udara Utama/; Pengumpul; Terminal Penumpang Tipe A; Teriminal Barang Tipe A; Stasiun Besar; Pelabuhan ASDP Kelas; Utama/ Pengumpul

Olehnya perlu menekankan kembali pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah mengingat potensi yang ada serta posisi strategis, selain pengembangan wilayah, semuanya tidak terlepas adanyasinergitasantar instansi terkait baik pusat dan daerah, selalu melakukan duduk bersama, berkoordinasi dalam menjalankan program kegiatan masing-masing instansi dalam hal  mensukseskan program kerjanya.Mengapa demikian, karena setiap program kerja yang ada mempunyai keterkaitan dan saling mendukung dalam pencapaiannya. Karena tanpa koordinasi,  pembagian tugas pekerjaan dan bahagian-bahagian seta unit-unit terkecil di dalam suatu pemerintahan, cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari organisasi sebagai keseluruhan.Sebagaimana defenisi koordinasi menurut para ahli Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

*) Penulis adalah ASN Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ayo tulis komentar cerdas