Rasyidi Bakry. S.H, LL.M. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Rasyidi Bakri menegaskan, kliennya bisa mengajukan gugatan balik. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kuasa hukum penggugat Rahman Kasim dimuat di Metrosulawesi edisi Jumat 20 Agustus 2021.

“Para Tergugat (DPRD) untuk mengajukan gugatan balik, apakah bisa dilakukan? Dalam pandangan kami, itu sesuatu yang bisa dilakukan. Namun apakah gugatan nanti akan dikabulkan atau tidak ? tentu Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menilai dari proses persidangan, Yang mungkin dilupa oleh Penggugat adalah gugatan melalui mekanisme CLS adalah gugatan PMH juga,” kata Rasyidi Bakri, Sabtu 21 Agsutus 2021.

“Sementara CLS hanyalah mekanisme untuk mempermudah proses pengajuan gugatan yang diadopsi dari praktek di negara lain, karena dianggap relevan dengan asas peradilan, cepat murah dan sederhana,” sebutnya lagi.

Dijelaskannya berdasarkan sejarah awalnya dan praktek yang sudah jadi yurisprudensi di Indonesia, Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara sebenarnya fokusnya adalah kepada eksekutif.

Gugatan seperti ini awalnya sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law sebagaimana yang dianut di Indonesia. Karena kelahirannya bermula di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, misalnya di Amerika Serikat, India, dan Australia.

Dijelaskan, dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Namun pada perkembangannya, bisa diajukan untuk semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya.

Sehingga Citizen Lawsuit adalah akses orang perorangan warga negara yang mengatasnamakan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan untuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

 “Pengalaman di Indonesia sendiri, Citizen Lawsuit pertama kali diajukan oleh Munir Cs atas Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan, Gugatan ini dikabulkan Majelis Hakim Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis Andi Samsan Nganro. Hasilnya adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,” bebernya.

“Sehingga, Citizen Lawsuit pada dasarnya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara,” jelasnya.

Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Citizen Lawsuit diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari..

Sehingga ditambahkannya lagi, ketika DPRD Donggala (tergugat) yang notabene sedang menjalankan tugas konstitusionalnya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif digugat karena dianggap melakukan PMH, tentu dalam pandangan kami, berdasarkan referensi yang telah kami uraikan di atas adalah sesuatu yang sangat tidak relevan.

Sehingga wajar, jika para Tergugat menyatakan bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka tidak punya legal standing dan hanya dianggap ingin mengganggu apa yang sebenarnya merupakan hak konstitusional para Tergugat.

Terpenting kata Rasyidi Bakri, gugatan balik ini, juga berangkat dari pemikiran bahwa Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi, agar gugatan-gugatan serupa yang dalam pandangan Tergugat tidak diajukan dengan dasar hukum yang solid, dan kuat dugaan hanya dimaksudkan untuk mengganggu proses politik yang sedang berjalan adalah sesuatu yang semestinya tidak perlu dilakukan atau dalam hukum dikenal dengan istilah vexatious litigation.

“Karena bagaimana pun, Pengadilan adalah lembaga yang sakral yang harus dilindungi marwah dan kewibawaannya. Membiarkan gugatan-gugatan yang tidak berdasar (vexatious litigation)  masuk ke pengadilan hanya akan menggerus wibawa pengadilan,” sebutnya.

“Karena bisa saja, bagi mereka yang hanya mofitnya untuk mengajukan gugatan yang bermotif ingin mengganggu, pengadilan bisa jadi hanya ingin dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sesaat. Olehnya, kami ingatkan kepada para 5 orang Penggugat prinsipal agar memikirkan kembali langkah hukum mereka dalam menggugat 25 orang Anggota DPRD Donggala, Renungkan baik-baik apakah benar ada masyarakat dirugikan oleh hak Angket ? Kalau ragu maka sebaiknya segera mundur dan mencabut gugatan, Karena kalau gugatan rekonvensi dikabulkan maka kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya,” tutupnya.

Alumni School of Law, University of East Anglia, Norwich, United Kingdom  juga ingin ingatkan jika pernyataan Kuasa Penggugat yang menyatakan  gugatan PMH melalui mekanisme CLS masuk dalam kategori perdata khusus, Sebab yang dikategorikan sebagai perdata khusus adalah perkara perdata terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 “Hal ini sebagaimana tercantum dalam semua SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri, termasuk PN Donggala. Dan gugatan Penggugat pun dalam SIPP PN Donggala terdaftar dengan nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Dgl, diklasifikasikan dalam gugatan perdata umum,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya kuasa Hukum penggugat Rahman kasim SH menilai lucu DPRD akan melakukan gugatan balik terhadap penggugat senilai 500jt materil dan 25 M immateril.

“Itu lucu gugatan ganti rugi, apa yang dirugikan? Kalau tidak tau hukum jangan bicara hukum, rekonvensi (gugatan balik) itu masuk perdata umum,” sebutnya Kamis kemarin (19/8).

“Silahkan DPRD gunakan hak konstitusionalnya, tapi kapan kami mengganggu? Apakah kami hari-hari datang ke DPRD mengganggu? Presiden saja bisa digugat olehnya masyarakatnya,” jelasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas