Abd Rasyid. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Sejak diamanahkan paripurna pada 7 Juli 2021, pansus Hak angket akan melaporkan hasil kerjanya pada 15 September 2021 mendatang.

“Pansus hak angket bekerja bukan hitungan kalender, tetapi hitung hari kerja 60 hari kerja, kami bekerja sejak 7 juli 2021 sesuai amanah paripurna, pansus hak angket akan melaporkan hasil kerja di sidang paripurna pada 15 September 2021 mendatang,” kata Ketua Pansus Hak Angket, Abd Rasyid di kantornya, Rabu (25/8/2021).

Dikatakannya saat ini Pansus Hak angket masih memanggil beberapa pihak untuk menambah keterangan, kemudian pansus hak angket akan menyusun laporannya untuk disampaikan di hadapan sidang paripurna 15 September mendatang.

“Masih ada beberapa keterangan tambahan yang dibutuhkan pansus hak angket, di antaranya guru-guru yang dimutasi, tenaga kesehatan, serta menyangkut beberapa pihak di program rehab rekon,” sebut Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Donggala.

Ditambahkan mantan ketua Tim Sukses Sakaya (Kasman Lassa-Moh Yasin), perjalanan pansus hak angket masih panjang dan belum memasuki hak menyatakan pendapat (HMP).

“Hasil kerja pansus Hak angket dikembalikan ke sidang paripurna atas temuan-temuan dan kesimpulan pansus hak angket, setelah itu ditindaklanjuti DPRD, jadi perjalanan masih panjang, belum ke hak menyatakan pendapat (HMP),” tutur mantan Aktivis HMI MPO Makasar ini.

Diketahui pansus hak angket yang diketuai Abd Rasyid, Taufik Burhan (wakil ketua), dan Syafiah Basir (sekretaris). Pansus Hak angket melakukan penyelidikan terhadap sembilan perkara dugaaan pelanggaran yang dilakukan eksekutif.

Sembilan materi tersebut adalah menyelidiki dugaan penggunaan dokumen palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainya, dalam hal pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan lelang Jabatan Tinggi Pratama.

Pansus juga menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan Perundang- Undangan atas Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan terhadap 2PNS yaitu atas nama Umar Hamid dan Pattakali.

Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengadaan Alat Tekonologi Tepat Guna dan Website (TTG). Menyelidiki dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan terhadap pengaktifan kembali 15 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah) atas tindak pidana Kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta 3 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah)atas tindak Pidana Umum secara berencana, bahkan dilantik menjadi pejabat di lingkup pemerintah kabupaten donggala.

Pansus menyelidiki Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Bansos Rehab Rekon pasca Bencana 2018, yang hingga tahun 2021 belum selesai 100%, patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana LHP-BPK RI tahun 2020.

Pansus menyelidiki Pembentukan Majelis TP TGR tahun 2020 serta pelaksanaan tugas dan tata cara yang diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan.

Pansus Menyelidiki penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020, yang diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaanya. Pansus menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap mutasi sejumlah ASN baik structural maupun Fungsional Guru dan tenaga kesehatan Tahun 2020 dan 2021, dan terakhir menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, sedangkan kasus Doti hanya pelengkap, dikarenakan sudah masuk ranah hukum.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas