SIDANG PERDANA - Terdakwa Silvana Bidja saat menjalani sidang di PN Palu, di tempat terpisah terdakw Ansar Mapiase juga ikut bersidang namun secar virtual. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Korupsi Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas BPKAD Balut

Palu, Metrosulawesi.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, mulai menyindangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ansar Mapiase SE, dan Silvana Bidja SH, Rabu, 25 Agustus 2021. Pantauan Metrosulawesi, terdakwa Ansar Mapiase menjalani sidang secara virtual dari lembaga pemasyarakatan, sedangkan terdakwa Silvana Bidja langsung bersidang di ruang persidangan.

Kedua terdakwa merupakan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) non aktif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut (Balut) yang di pesakitan karena ikut terjerat kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran perjalanan dinas BPKAD Balut Tahun 2020. Terdakwa Ansar Mapiase dan Silvana Bidja merupakan splitan dari terdakwa Idhamsyah S Tompo selaku Kepala BPKAD Kabupaten Balut non aktif yang saat ini sementara pula menjalan proses persidangan.

Di persidangan perdana yang dipimpin ketua Majelis Hakim Zaufi Amri SH, didampingi hakim anggota  Darmansyah SH. MH, dan Andrianus SH, kedua terdakwa didakwa sama seperti yang disangkakan kepada bos mereka terdakwa Idhamsyah S Tompo, yakni merugikan keuangan negara Rp 259.2 juta

“Perbuatan terdakwa Ansar Mapiase bersama sama dengan saksi (terdakwa) Silvana Bidja, dan saksi (terdakwa) Idhamsyah S Tompo, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 259.2 juta,” ujar Muhammad Faizal Akbar Ilato SH, jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, selaku penuntut umum, membacakan surat dakwaan.

Faizal menguraikan inti dakwaannya, bahwa terdakwa Silvana Bidja, selaku PPTK memiliki beberapa tugas dan fungsi. Dalam perkara ini, terdakwa awalnya dimintai oleh terdakwa Idhamsyah S Tompo untuk mencarikan nama-nama  guna dimasukan ke dalam surat tugas, kemudian menentukan nama-nama yang benar benar akan berangkat melaksanakan surat tugas dan nama nama yang tidak benar benar berangkat.

“Setelah menentukan nama-nama itu, selanjutnya nama nama itu diserahkan kepada terdakwa Ansar Mapiase, untuk dibuat SPM. Untuk nama-nama yang benar berangkat menerima pembayaran perjalanan dinas, sementara pembayaran anggaran perjalanan dinas bagi nama nama yang tidak berangkat selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Idhamsyah S Tompo, selanjutnya dibagikan kepada terdakwa Silvana dan Ansar Mapiase,” urai Rizal.

Sedangkan terdakwa Ansar Mapiase selaku bendahara pengeluaran begitu mendapatkan penyampaian dari terdakwa Silvana dan menerima nama-nama yang akan benar benar berangkat dan tidak benar benar berangkat, tetap menerbitkan SPM meski terdakwa Ansar Mapiase sadar dan mengetahuibkalau nama nama di surat tugas itu ada yang tidak benar benar berangkat. Akibat perbuatan terdakwa Silvana dan Ansar Mapiase bersama terdakwa Idhamsyah S Tompo, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 259,2 juta.

“Perbuatan para terdakwa dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;Subsidair Pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutup Rizal.

Atas dakwaan JPU, tim penasiehat hukum terdakwa Ansar Mapiase yakni Syahrul SH, Idris Mamonto SH MH , Moh. Safaad SH, menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan JPU, sehingga tidak mengajukan eksepsi.

Terhadap terdakwa Ansar Mapiase, majelis hakim kembali mengagendakan sidang  pada tanggal 8 September 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sedangkan terdakwa Silvana Bidja, masih menyatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi. Untuk lanjutan sidang terdakwa Silvana Bidja majelis hakim mengagendakan pada Rabu 1 September 2021.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas